Ketua Fraksi Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengimbau agar pembangunan Rumah Sakit di Surabaya Timur tidak terhambat. Hal ini disebabkan pemenang lelang terjadi selisih penawaran senilai Rp 18 miliar antar dua perusahaan. Fathoni menegaskan, masyarakat Surabaya Timur sudah lama menantikan keberadaan rumah sakit ini. Fathoni juga tidak ingin terjadi dikotomi pelayanan dasar pemerintahan, baik warga
Tahun ini Pemerintah Kota Surabaya kekurangan 4.404 ASN. Untuk memaksimalkan pekerjaan, pemkot mengandalkan tenaga kontrak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengakatan, pihaknya telah menganalisa beban kerja pegawai. Hasilnya, seluruh OPD memang sedang kekurangan ASN. “Khususnya di bidang-bidang teknis,” kata Ira saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi A
Dalam hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Kepala BPKSDM menuturkan bahwa Surabaya mengalami kekurangan ASN. Jumlah ASN mencapai 12 ribu orang. Sementara tenaga outsourcing (OS) berjumlah 25 ribu orang. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Iman Syafi’i meminta Pemkot Surabaya aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya terkait dengan kekurangan ASN. “BKPSDM misalnya, bisa mengajukan dispensasi pengangkatan
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Senin 3 Juli 2023 menjadi saksi keberhasilan kinerja pemkot selama tahun anggaran 2022. Salah satunya yakni keberhasilan pemkot mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 kali berturut-turut. DPRD Kota Surabaya mengapresiasi hal tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, prestasi tersebut sebagai
Pekerjaan revitalisasi Pasar Kembang Surabaya bakal mulai digarap Oktober mendatang. Dalam hearing Direktur PD Pasar Surya di Komisi B, muncul berbabagi ide pengembangan konsep pasar untuk kemajuan UMKM. Diantaranya, Komisi B DPRD Surabaya ingin pasar bekas kebakaran itu didesain menjadi pasar tradisional semi modern. Bagaimana sih konsep pasar tradisional semi modern yang dimaksud? Komisi yang
Komisi B DPRD Kota Surabaya sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan, peredaran gelap dan prekusor narkotika. Pansus Raperda mengundang pihak terkait, diantaranya yakni Polrestabes Surabaya, panti rehabilitasi, hingga BNN Kota Surabaya. Wakil Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika John Thamrun mengatakan, di dalam
Kota Surabaya merupakan kota majemuk yang ditinggali warga dari berbagai latar belakang. Semakin modern, Pemerintah Kota Surbaya semakin canggih dan melakukan terobosan berupa berbagai program yang memudahkan warga. Mulai dari progam yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, teknologi, perekonomian hingga administrasi data kependudukan. Meski begitu, masih ada temuan kasus warga Surabaya yang belum memiliki KTP dan
Merasa selama ini kurang diperhatikan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) datang ke kantor DPRD Surabaya. Meski sudah menaati aturan dan menempati lahan Pemkot Surabaya, para PKL mengaku kurang mendapatkan fasilitas yang memadai. Maka pada Senin (15/5/2023) para PKL ini mendatangi Komisi B DPRD Surabaya. Menurut Ketua Paguyuban PKL Pemuda Mandiri
Pemerintah pusat resmi mencabut kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai oleh APBN. Terkait hal ini, beberapa warga Surabaya resah dan sudah ada yang membuat laporan kepada Walikota Surabaya terkait pengalihan PBI-JK ke Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) yang mengcover pembiayaan jaminan dengan biaya APBD Surabaya. Ada sekitar 239.363
Pansus Raperda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing. Kali ini, pansus mengundang para kepala dinas dari OPD pemkot terkait fasum dan fasos. Sayangnya, undangan yang hadir hanya perwakilan atau staf dinas. Rapat yang digelar Senin (15/5/2023) tersebut mengundang Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan
