Puluhan massa yang mengatasnamakan ‘Kami Anak Negeri’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).Mereka menuntut DPRD Surabaya menghimbau Wali Kota Eri Cahyadi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kewajiban pemasangan Bendera Merah Putih beserta sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkannya selama bulan kemerdekaan.‎‎Tuntutan tersebut, disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Yanto Ireng saat diterima

Komisi A DPRD Kota Surabaya berhasil menyelesaikan polemik panjang terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang. Rapat dengar pendapat yang melibatkan warga, pihak gereja, dan berbagai dinas terkait ini akhirnya menghasilkan solusi damai setelah 13 tahun berlalu. “Masalah yang sudah 13 tahun berlarut-larut, alhamdulillah semua pihak dengan segala kerendahan hati meletakkan

DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja Pemkot Surabaya. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja pemerintah. Dalam pendapat akhir fraksi, PKS mencatat realisasi pendapatan daerah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme