Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya “missing link” atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pahlawan. Kisruh keracunan masal ini menimpa ratusan siswa SD Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/5/2026). Pigai mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan

Komisi A DPRD Kota Surabaya menyambut kehadiran Anas Karno sebagai anggota baru yang masuk melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dalam rapat internal, Anas Karno secara mufakat ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi A menggantikan Syaifuddin Zuhri. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan seluruh pimpinan dan anggota komisi menyambut positif bergabungnya Anas Karno. Penunjukan tersebut

Syaifuddin Zuhri resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya hari ini, Rabu (6/5/2026). Ia menggantikan Adi Sutarwijono yang meninggal pada 10 Februari 2026 lalu. Dalam sidang paripurna, Syaifuddin menerima SK Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Raden Heru Kuntodewo. Ketua PN Surabaya Raden Heru Kuntodewo juga mengambil sumpah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya resmi melantik Anas Karno sebagai anggota melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (27/4/2026). Anas menggantikan mendiang Adi Sutarwijono yang wafat pada Februari lalu. Anas Karno menegaskan akan melanjutkan kebaikan Adi Sutarwijono khususnya di daerah pemilihan (dapil) 3 wilayahnya dan seluruh masyarakat Surabaya. Politisi PDI Perjuangan ini memastikan siap

Pembiayaan alternatif atau pinjaman Pemkot Surabaya sudah terealisasi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dengan nilai mencapai sekitar Rp800 miliar. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Pelebaran Jalan Wiyung dikebut. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifa’i, menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan ini menjadi langkah konkret dalam memastikan proyek-proyek strategis

DPRD Kota Surabaya mematangkan sejumlah agenda penting yang akan dibahas dalam waktu dekat melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Sabtu, 25 April 2026. Salah satu fokus utama adalah penjadwalan rapat paripurna yang akan digelar pada Senin 27 April 2026 termasuk pelantikan anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni,

Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) mendatangi Komisi A DPRD Surabaya. Mereka wadul soal label bernada rasis ‘warga Meksiko’ yang kini kembali mencuat di tengah isu intimidasi dan aksi sweeping oleh pihak tak berwenang. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan penolakan terhadap stigma negatif yang menyudutkan para juru parkir. “Kami prihatin jika ada

Dinas Pendidikan Kota Surabaya menegaskan bahwa skema bantuan pendidikan bagi siswa telah mencakup seluruh jenjang, baik negeri maupun swasta. Hal ini disampaikan Kepala Dispendik Surabaya, Febrina Kusumawati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (15/4/2026). Febri menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut menyoroti berbagai bentuk bantuan pendidikan yang diterima siswa di

Sudah menyerap anggaran Rp 8,5 miliar, pembangunan SMP Negeri baru di Warugunung Kecamatan Karangpilang masih berupa kerangka fisik bangunan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengajukan anggaran tambahan Rp 4,1 miliar untuk finishing. Komisi D DPRD Surabaya sudah berandai-andai bahwa pembangunan SMPN baru ini selesai.Namun, saat disidak, bangunan dua lantai tersebut baru kerangka fisik. “Ternyata begitu kami

Kisruh sengketa proyek instalasi pembakaran sampah (insinerator) di kawasan Keputih Surabaya kembali memanas. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), supaya Pemkot Surabaya membayar senilai Rp104,2 miliar sebagai ganti rugi pengelolaan sampah, hingga kini belum direalisasikan. Kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menilai sikap pemkot cenderung ‘berlindung’ di balik berbagai pertimbangan administratif dan hukum