DPRD Kota Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) raperda inisiatif tentang pengendalian dan penanggulangan banjir. Pansus telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada Rabu (5/1/2/2025). Pansus akan membahas draf raperda tersebut menjadi produk hukum yang akan menjadi dasar dalam upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Achmad Nurdjayanto, anggota pansus DPRD Kota Surabaya
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2025-2045. Rabu (19/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai dan dihadiri Sekda Kota Surabaya, serta 34 anggota dewan. Walikota Surabaya hadir melalui zoom meeting. Sebab Eri Cahyadi sedang mengikuti
Surabaya – DPRD Kota Surabaya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat paripurna, Rabu (5/2/2025). Rapat tersebut memiliki agenda penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat wali kota terhadap tiga raperda inisiatif DPRD. Tiga Raperda tersebut diantaranya tentang pengendalian dan penanggulangan banjir, tentang hunian yang layak dan tentang pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan.
DPRD Kota Surabaya melaksanakan rapat paripurna membahas tiga raperda inisiatif, yakni pengendalian dan penanggulangan banjir, hunian yang layak, serta pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan pada Rabu (22/1/2025). Dalam rapat tersebut juga dilakukan penetapan Perda tentang Perumda Air Minum Surya Sembada. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Rapat dihadiri oleh 35
DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2025 pada Senin (13/1). Rapat besar tersebut membahas tindak lanjut hasil pemilu yang sudah ditetapkan KPU Surabaya. Yakni walikota terpilih bisa segera ditetapkan sebagai walikota definitif. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rapat tersebut membahas soal usulan pemberhentian dan pengangkatan walikota. Ini merupakan tindaklanjut dari hasil pemilu.
Komisi B DPRD Surabaya menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan (RPH) khusus babi di Banjar Sugihan kecamatan Tandes. Senin (20/1/2025) siang. Sidak ini dilaksanakan pasca selesainya tugas Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Perusahaan Daerah RPH di ruang komisi B DPRD Kota Surabaya. “Ini (Sidak) setelah pansus RPH selesai,” kata Mohammad Faridz Afif Ketua
Penderita Tuberkulosis (TBC) di Kota Pahlawan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 14 ribu kasus. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati mendorong adanya penanganan khusus pada perkembangan kasus TBC di Kota Surabaya. “Minta dibuatkan rumah isolasi TBC agar mempercepat penyembuhan dan mengurangi penularan ke anggota keluarga,” terang Ajeng Nanik Sukristina Kepala Dinas
Persoalan banjir di Kota Pahlawan memang belum tuntas dikerjakan. Bahkan, Pemkot Surabaya harus segera melakukan evaluasi kerja kontraktor dan pengawas. Pengerjaan box culvert dinilai rendah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud. Ia menegaskan, tidak perlu menambah anggaran untuk penanganan banjir di kota Surabaya. “Semakin anggaran penanganan banjir dinaikkan,
Seluruh kepala Puskesmas se-Surabaya hadir di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso. Mereka memenuhi undangan Komisi D untuk rapat koordinasi tentang evaluasi pelayanan kesehatan. Rapat evaluasi pelayanan kesehatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir. “Jadi selama ini kami memang jarang sekali bertemu dengan
Sebagai kota yang menyandang predikat kota layak anak, Surabaya mustinya minim persoalan yang berkaitan dengan anak. Namun kenyataannya, masih ada warga yang belum mampu membeli buku ajar untuk anaknya di tingkat Sekolah Dasar. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi saat menggelar reses di Sidodadi RT 6 RW 6 menemukan persoalan itu. Azhar menekankan
