Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan jumlah penduduk Surabaya dalam pembaruan terbaru berada di kisaran 3 juta jiwa. Komisi A, kata dia, akan memanggil Dispendukcapil guna memastikan kestabilan data tersebut sebagai salah satu dasar mengkaji peluang penambahan kursi DPRD pada Pemilu mendatang. “Agenda terdekat memang kami akan memanggil Dispendukcapil. Update jumlah penduduk

Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung serta para mahasiswa magang diwacanakan masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya Abdul Malik mengatakan, pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Selain memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna, Kamis (10/9/2026). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam RAPBD-P 2026 berdasarkan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Salah satu penyesuaian dilakukan pada sektor pendidikan, khususnya anggaran beasiswa. “Alhamdulillah, hari ini

Perum Jasa Tirta (PJT) I mengakui kondisi air di Kali Surabaya memang sudah masuk kategori tercemar berat. Pernyatan tersebut terungkap dalam rapat bersama Komisi C DPRD Surabaya yang membahas persoalan pencemaran air baku PDAM Surya Sembada, Rabu (9/9/2026). Direktur Operasional PJT I Milvan Rantawi mengatakan, pihaknya memiliki alat monitoring kualitas air yang bekerja setiap satu

Realisasi anggaran Pemkot Surabaya menjadi sorotan DPRD Surabaya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Anggaran Rp 1,9 triliun pada BPKAD, baru terealisasi Rp 11 miliar hingga 28 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud khawatir realisasi anggaran dikebut di akhir tahun. Menurut Machmud, angka tersebut perlu mendapat penjelasan karena waktu pelaksanaan

Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (28/8/2026), saat Fraksi PDI Perjuangan–PAN menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Kota Surabaya mengundang seluruh camat dan lurah untuk memberikan masukan terkait kebutuhan penanganan banjir di masing-masing wilayah. Sekretaris Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan seluruh 31 camat hadir dalam pertemuan tersebut. Para lurah juga turut hadir dan

Nasib warga yang tinggal di emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya. DPRD meminta persoalan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) diselesaikan melalui musyawarah, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Rapat tersebut membahas rencana penertiban bangunan yang berdiri di atas aset tanah PT KAI di wilayah emplasemen Stasiun Surabaya

Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Selasa (4/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, hingga pola pembinaan karakter yang diterapkan kepada para siswa. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas fasilitas yang

Puluhan massa yang mengatasnamakan ‘Kami Anak Negeri’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).Mereka menuntut DPRD Surabaya menghimbau Wali Kota Eri Cahyadi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kewajiban pemasangan Bendera Merah Putih beserta sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkannya selama bulan kemerdekaan.‎‎Tuntutan tersebut, disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Yanto Ireng saat diterima