Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan Gereja Bethany Indonesia dan warga RW 5 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo. Melalui hearing yang digelar Komisi A DPRD Surabaya pada Rabu (17/6/2026), seluruh pihak sepakat menempuh jalur musyawarah untuk mencari solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan kerukunan antarumat beragama. “Yang terpenting dari pertemuan ini
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi aksi yang dilakukan Cipayung Plus Kota Surabaya di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026). Menurutnya, aksi tersebut menunjukkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kehidupan masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Cipayung Plus karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ruilslag yang terjadi puluhan tahun lalu. DPRD bersama warga, Pemkot Surabaya, dan pihak terkait sepakat mencari solusi agar masyarakat tetap memperoleh manfaat nyata dari proses tukar guling tersebut. “Hari ini kami membahas aduan warga Kelurahan
Sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Bulak (RT 05/RW 06) terancam kehilangan hak atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Imbas dari konflik kepemilikan ini, pembangunan infrastruktur lingkungan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota setempat pun dilaporkan mandek total. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan bahwa
Status Surabaya sebagai Kota Layak Anak tercoreng hebat setelah mencuatnya kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gion Spa and Pub, ruko HR Muhammad Square. Tempat hiburan tersebut kedapatan mempekerjakan dua anak di bawah umur asal Lampung, berinisial R (14) dan AA (15), dalam praktik prostitusi terselubung bermodus layanan pijat. Merespons tragedi tersebut, Komisi
Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya untuk mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah menyampaikan
Proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Mall terancam dihentikan. Hal ini disebabkan, muncul dugaan 80 persen lahan yang digunakan masuk dalam aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Surabaya, pada Kamis (04/06/2026) berlangsung cukup panas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah melakukan plotting
Komisi D DPRD Surabaya menyinggung sistem digitalisasi layanan publik pemerintah kota. Untuk mendaftar SMK Negeri melalui jalur afirmasi, anak dari keluarga miskin masih harus datang ke kantor Dinas Sosial mengurus Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dan surat keterangan desil. Pemandangan itu disaksikan langsung Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat berada di Kantor Dinas
DPRD Surabaya menyatakan siap memperjuangkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pahlawan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disuarakan Koalisi Disabilitas Surabaya dan membuka peluang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas apabila diusulkan secara resmi. “Kalau itu didorong menjadi Perda
Pelayanan publik yang baik tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan diselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi yang baik dari aparatur pemerintah sering kali menjadi hal yang sama pentingnya. Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran,
