Usai diterpa isu tak sedap terkait dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum Satpol PP, kini Pemerintah Kota Surabaya kembali dikejutkan dengan adanya isu mafia perizinan. Kabar yang beredar diduga ada mafia perizinan yang melibatkan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. Kabar tak sedap
Masyarakat Surabaya digemparkan dengan penemuan sapi yang terjangkiti virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di beberapa daerah di Jawa Timur. Pasalnya, daging sapi yang terjangkiti penyakit ini berbahaya bila dikonsumsi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya bertindak langsung guna mengantisipasi meluasnya polemik ini. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan
Petang tadi, Senin (25/4/2022) puluhan anak-anak yatim piatu berbondong-bondong datang ke Gedung DPRD Surabaya. Meski mengenakan masker, raut wajah ceria tetap bisa terlihat dengan jelas dari mereka. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang istimewa. Mereka akan berbuka puasa bersama dengan para Anggota DPRD Surabaya. Menggelar kegiatan buka puasa bersama serta menyantuni anak-anak yatim piatu
DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna pembacaan laporan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya tahun 2021, Kamis (14/4/2022). Pansus menilai kinerja Pemerintah Kota Surabaya tahun lalu telah baik. Meski dinilai baik, namun ada beberapa catatan dari pansus yang menjadi kekurangan dan harus dibenahi di tahun berikutnya. Untuk itu, Anggota pansus, Abdul Ghoni Muklas Ni’am membacakan
Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang mulai melarang penggunaan kantong belanja dari plastik. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Surabaya. Isu tentang lingkungan memang bukan hal yang baru. Dampak dari menumpuknya sampah plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk dapan terurai telah ada di depan mata. Namun, hanya sedikit kota yang berani pasang
Keberadaan reklame dengan ukuran 2 x 4 meter dan tinggi 6 meter di Jalan Jolotundo, Pacar Keling menuai keluhan dari warga sekitar. Warga menilai, reklame tersebut bisa membahayakan bangunan rumah di sekitarnya. Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya memanggil pihak-pihak terkait. Mulai dari warga, Bapenda atau Badan Penerimaan Daerah Kota Surabaya, Dinas PUPR Cipta Karya,
Kerja keras Pemerintah Kota Surabaya beserta seluruh unsur masyarakat membuahkan hasil. Sejak awal Maret 2022 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menurunkan status PPKM Surabaya Raya yang semula level 3 menjadi level 2. Tak ingin berlarut dalam rasa puas, Pemkot Surabaya berupaya memanfaatkan momen ini untuk menggenjot perekonomian kota. Salah satu upaya dalam mendongkrak perekonomian masyarakat
