Nasib warga yang tinggal di emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya. DPRD meminta persoalan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) diselesaikan melalui musyawarah, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Rapat tersebut membahas rencana penertiban bangunan yang berdiri di atas aset tanah PT KAI di wilayah emplasemen Stasiun Surabaya
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, merespons penetapan tiga anggota Direksi Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk masa jabatan 2026–2029.Penetapan tersebut didasarkan pada Hasil Seleksi Anggota Direksi Nomor: 11/PANSEL/VII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 yang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Surabaya. Menurut Baktiono, PAM Surya Sembada merupakan perusahaan daerah yang
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan sejumlah warga yang mengaku kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem pendataan pemerintah. Temuan itu mencuat setelah Imam mendampingi sejumlah warga yang mengajukan keberatan ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Selasa (4/8/2026). Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi di kawasan Wonokromo
Sejumlah mall milik Pakuwon Group di Surabaya memasang pagar besi setinggi dua meter. Hal ini menjadi perbincangan luas di media sosial. Langkah pengamanan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari yang menilai sebagai bentuk antisipasi, hingga yang menganggapnya justru memperkuat kesan adanya ancaman keamanan di Kota Pahlawan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Machmud,
Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Selasa (4/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, hingga pola pembinaan karakter yang diterapkan kepada para siswa. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas fasilitas yang
Suasana Gedung Legislatif Jalan Yos Sudarso DPRD Kota Surabaya, Selasa (4/8/2026), tampak berbeda. Puluhan jurnalis yang sehari-hari meliput aktivitas legislatif kali ini meninggalkan sejenak kamera, mikrofon, dan buku catatan mereka untuk memegang bet tenis meja. Kejuaraan Tenis Meja Jurnalis Dewan Kota Surabaya (JUDES) resmi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat sistem pengendalian dan penanggulangan banjir secara terpadu, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota. Sekretaris Pansus Raperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir sekaligus Wakil Ketua Komisi C
Puluhan massa yang mengatasnamakan ‘Kami Anak Negeri’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).Mereka menuntut DPRD Surabaya menghimbau Wali Kota Eri Cahyadi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kewajiban pemasangan Bendera Merah Putih beserta sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkannya selama bulan kemerdekaan.Tuntutan tersebut, disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Yanto Ireng saat diterima
Komisi A DPRD Kota Surabaya berhasil menyelesaikan polemik panjang terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang. Rapat dengar pendapat yang melibatkan warga, pihak gereja, dan berbagai dinas terkait ini akhirnya menghasilkan solusi damai setelah 13 tahun berlalu. “Masalah yang sudah 13 tahun berlarut-larut, alhamdulillah semua pihak dengan segala kerendahan hati meletakkan
Pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Choirul Anwar (CA), mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024, pemkot mengubah pola rekrutmen pimpinan BUMD. Pemkot Surabaya mengubah pola rekrutmen pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) secara nasional. Langkah itu diambil agar proses pencarian pemimpin BUMD lebih
