Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (28/8/2026), saat Fraksi PDI Perjuangan–PAN menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Kota Surabaya mengundang seluruh camat dan lurah untuk memberikan masukan terkait kebutuhan penanganan banjir di masing-masing wilayah. Sekretaris Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan seluruh 31 camat hadir dalam pertemuan tersebut. Para lurah juga turut hadir dan

Nasib warga yang tinggal di emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya. DPRD meminta persoalan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) diselesaikan melalui musyawarah, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Rapat tersebut membahas rencana penertiban bangunan yang berdiri di atas aset tanah PT KAI di wilayah emplasemen Stasiun Surabaya

Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Selasa (4/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, hingga pola pembinaan karakter yang diterapkan kepada para siswa. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas fasilitas yang

Puluhan massa yang mengatasnamakan ‘Kami Anak Negeri’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).Mereka menuntut DPRD Surabaya menghimbau Wali Kota Eri Cahyadi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang kewajiban pemasangan Bendera Merah Putih beserta sanksi bagi masyarakat yang tidak mengibarkannya selama bulan kemerdekaan.‎‎Tuntutan tersebut, disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) Yanto Ireng saat diterima

Komisi A DPRD Kota Surabaya berhasil menyelesaikan polemik panjang terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang. Rapat dengar pendapat yang melibatkan warga, pihak gereja, dan berbagai dinas terkait ini akhirnya menghasilkan solusi damai setelah 13 tahun berlalu. “Masalah yang sudah 13 tahun berlarut-larut, alhamdulillah semua pihak dengan segala kerendahan hati meletakkan

DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja Pemkot Surabaya. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja pemerintah. Dalam pendapat akhir fraksi, PKS mencatat realisasi pendapatan daerah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme

Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ajeng Wira Wati menyoroti penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memberi catatan penting terkait Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp 10, 63 triliun atau 91,66% dari target yang

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehatan Hewan yang diketuai oleh Johari Mustawan. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Pansus dalam mengawal dan memperjuangkan pasal-pasal strategis terkait implementasi jaminan produk halal ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Pangan Asal