Hearing terkait rencana perluasan Boezem Simomulyo Baru oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berlangsung alot. Bahkan anggota dewan dan kepala dinas adu argumen hingga saling gebrak meja. Ketegangan muncul ketika anggota dewan dari Fraksi PSI, Josiah Michael, terlibat adu argumen dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah. Hearing atau
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyinggung kejelasan dasar hukum pelebaran 18,6 meter Sungai Kalianak. Yona juga meminta pemkot menunda penandaan bangunan warga terdampak rencana pelebaran Sungai Kalianak tahap II. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama warga Morokrembangan yang mempertanyakan kejelasan dasar hukum pelebaran hingga 18,6 meter. “Saya minta sebaiknya pihak
Ketua Aliansi Warga Terdampak Normalisasi Sungai Kalianak, Sumariono mengatakan keberatan terhadap rencana pelebaran sungai hingga 18,6 meter. Hal ini disampaikan Sumariono saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (2/3/2026). Sumariono menyebut, berdasarkan surat dari BKAD dan Dinas Perikanan, lebar sungai mengarah pada 8 meter. Ia juga mengaku memiliki surat dari BBWS Brantas
Setelah dibahas hingga kurang lebih satu tahun, Raperda Hunian Layak akhirnya rampung. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin menuturkan bahwa satu pasal bisa dibahas hingga empat jam. “Berbicara rumah hunian layak tidak bisa membahasnya cepat, kita kadang-kadang membahas satu pasal itu bisa 3-4 jam,” tutur Saifuddin yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (3/2/2026). Legislator Partai
Seorang balita berinisial KRN (4) diduga menjadi korban pemukulan dan disundut rokok di kamar kos kawasan Bangkingan, Lakarsantri Surabaya. Fraksi PDIP DPRD Surabaya datang dan memastikan korban mendapat perlindungan hukum dan pemulihan psikologis secara menyeluruh pada Selasa (24/2/2026). Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono mengatakan insiden ini memicu desakan kuat agar Surabaya benar-benar mengimplementasikan
DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam rapat Paripurna Senin (23/2/2026). “Kami berharap dengan disahkannya Raperda ini, kinerja Perumda Kebun Binatang Surabaya makin moncer di masa mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dengan perubahan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme reaktivasi BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dianggap penting supaya masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi D bersama BPJS Kesehatan Surabaya pada Kamis (19/02/2026). Legislator PDIP tersebut menilai, koordinasi antar instansi
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menggelar reses di Tambak Osowilangun. Cak YeBe memberikan bantuan mesin potong rumput, uang Rp 5 juta untuk UMKM jahit serta menjelaskan pentingnya validitas data DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Yona menjelaskan, akurasi data menentukan apakah bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. “Data itu penting supaya bantuan
Halaman DPRD Surabaya terpasang bendera setengah tiang. Kantor legislatif tengah berduka. Ketua DPRD Surabaya Dominikus Adi Sutarwijono tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Jakarta pada Selasa (10/2/2026), pukul 20.36 WIB setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Setelah melalui berbagai tahap prosesi di Grand Heaven Surabaya, jenazah dibawa ke DPRD Surabaya untuk penghormatan terakhir. Nampak ratusan
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada satu tahun pertama di periode kedua berjalan cukup baik. Eri dinilai sebagai sosok pemimpin yang out of the box. Namun masih ada tantangan kerja birokrasi yang menuai berbagai evaluasi. Politisi Golkar ini menegaskan bahwa tantangan utama Pemkot Surabaya saat ini
