Komisi A DPRD Kota Surabaya berhasil menyelesaikan polemik panjang terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang. Rapat dengar pendapat yang melibatkan warga, pihak gereja, dan berbagai dinas terkait ini akhirnya menghasilkan solusi damai setelah 13 tahun berlalu. “Masalah yang sudah 13 tahun berlarut-larut, alhamdulillah semua pihak dengan segala kerendahan hati meletakkan

DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja Pemkot Surabaya. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja pemerintah. Dalam pendapat akhir fraksi, PKS mencatat realisasi pendapatan daerah

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme

Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ajeng Wira Wati menyoroti penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memberi catatan penting terkait Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp 10, 63 triliun atau 91,66% dari target yang

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehatan Hewan yang diketuai oleh Johari Mustawan. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Pansus dalam mengawal dan memperjuangkan pasal-pasal strategis terkait implementasi jaminan produk halal ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Pangan Asal

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp 10,634 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 10,550 triliun. Dari komposisi tersebut, ditambah pembiayaan neto, Pemerintah Kota Surabaya membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 516,896 miliar. Pernyataan tersebut diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat Paripurna di lantai

Jadi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele.Lebih cepat, lebih bagus tidak bertele-tele. Begitu ungkapan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko yang mendukung Wali Kota Surabaya mengevaluasi kinerja lamban para pejabatnya. Yona mendukung Wali Kota Eri yang memberikan peringatan keras kepada jajaran Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan untuk segera memperbaiki kinerja pelayanan. Menurutnya, pembenahan

Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan Gereja Bethany Indonesia dan warga RW 5 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo. Melalui hearing yang digelar Komisi A DPRD Surabaya pada Rabu (17/6/2026), seluruh pihak sepakat menempuh jalur musyawarah untuk mencari solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan kerukunan antarumat beragama. “Yang terpenting dari pertemuan ini

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi aksi yang dilakukan Cipayung Plus Kota Surabaya di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026). Menurutnya, aksi tersebut menunjukkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kehidupan masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Cipayung Plus karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ruilslag yang terjadi puluhan tahun lalu. DPRD bersama warga, Pemkot Surabaya, dan pihak terkait sepakat mencari solusi agar masyarakat tetap memperoleh manfaat nyata dari proses tukar guling tersebut. “Hari ini kami membahas aduan warga Kelurahan