Awal tahun 2026, dua proyek milik Pemkot Surabaya terpantau mangkrak. Dua kontraktor menambah daftar black list. Kontraktor proyek renovasi Puskesmas Manukan Kulon dan pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi diputus kontrak. Bahkan dua kontraktor tersebut telah masuk back list oleh Pemkot Surabaya karena tidak mampu melanjutkan pembangunan. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya,

Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait persoalan pengurukan di lahan bakau wilayah Kalianak. Para nelayan pantai mengeluh pendapatan berkurang. Kegiatan pengurukan pantai dilakukan sekitar Oktober 2025 dengan alat berat. Sejak saat itu, para nelayan pantai ini mengaku kesusahan mencari ikan. “Ikan ke tengah semua. Biasanya kami bisa dapat 5 kilogram ikan belanak

Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengajak seluruh warga untuk menempuh jalur legislatif dalam menyampaikan aduan. Yona Bagus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberi label negatif pada kelompok tertentu. Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai DPRD adalah forum yang tepat untuk membahas persoalan kota secara terbuka dan berkeadilan. Dia mendorong semua pihak tidak

Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pengelola Rumah Hiburan Umum (RHU) malam dan restoran. Pertemuan ini membahas soal SOP dan aturan usia masuk ke RHU. Rapat dengar pendapat ini juga memastikan kesiapan pihak RHU menghadapi pergantian Tahun Baru 2025–2026.‎‎Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif, dan dihadiri seluruh

Komisi D DPRD Surabaya menggelar inspeksi mendadak di dua puskesmas yang sedang direnovasi. Renovasi Puskesmas Manukan Kulon yang dikerjakan CV Reno Abadi (domisili Malang) dengan anggaran Rp 5,6 miliar seharusnya selesai akhir November ini. Proyek renovasi tersebut diberi tambahan waktu 20 hari. Namun ketika disidak tanggal 19 Desember, masih banyak pekerjaan tertinggal. Anggota Komisi D

DPRD Surabaya menggodok konsep Raperda Kampung Cerdas. Ketua Pansus Raperda, Azhar Kahfi menegaskan komitmen untuk menghadirkan modernisasi layanan hingga tingkat kampung. Raperda ini, kata dia, diarahkan agar seluruh kampung mampu berkembang mengikuti zaman tanpa menciptakan kesenjangan antarkawasan. “Semangat raperda ini mendorong kampung-kampung di Surabaya itu bisa berbenah lebih modern,” kata Kahfi usai rapat pansus, Selasa

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Surabaya terkait persoalan Apartemen Bale Hinggil pada Selasa (16/12/2025) terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak utama yang berkepentingan tidak hadir meski telah menerima undangan resmi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan rapat hearing dijadwalkan mulai pukul 12.00 WIB dan telah dihadiri sejumlah

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025). “Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,”

Berani menolak suap dan gratifikasi merupakan salah satu upaya memupuk sikap anti korupsi. Dalam pemerintahan, kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus berani menolak