Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim melakukan tes urine terhadap puluhan pelajar di wilayah Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Minggu (7/11/2025). Hasilnya ada 15 siswa SMP yang positif dan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba dan pil ekstasi. Anggota Komisi D DPRD Surabaya tidak ingin masalah ini semakin parah. Para legislator ini memanggil seluruh Camat se-Surabaya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyinggung program pemberdayaan konkret dalam perlindungan perempuan. Ajeng Wira Wati menyebutkan dua hal penting yakni peningkatan ketrampilan dan akses permodalan. “Pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan. Termasuk program pemberdayaan konkret seperti peningkatan keterampilan dan akses pemodalan,” kata Ajeng saat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025). Ajeng juga menyebutkan
Dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025) Fraksi PKS menganjurkan kecermatan pemkot dalam pengolahan limbah hingga pembangunan SPALD-T. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo. “Berkaitan dengan hasil pengolahan air limbah domestik berupa cairan, padatan, dan gas, perlu kiranya direncanakan pemanfaatannya secara hati-hati, agar tidak menimbulkan ekses negatif lain. Sebab bagaimanapun, hasil
DPRD Surabaya menggelar sidang paripurna membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (19/11/2025). Salah satu pembahasan yakni pembenahan besar-besaran terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai menyoroti kondisi pasar-pasar tradisional yang dinilai masih jauh dari ideal. Bahtiar berharap perubahan badan hukum Pasar Surya diikuti dengan peningkatan nyata di lapangan, terutama soal
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni ikut mengawal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI terkait tanah berstatus eigendom verponding. Rapat antara DPR RI, Pemkot Surabaya, dan kementerian terkait mulai membahas formula penyelesaian yang dianggap paling adil bagi semua pihak. Fathoni berharap, pertemuan tersebut dapat memberi angin segar bagi sekitar 100 ribu warga Surabaya
Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya sedang memproses penyelesaian Raperda tentang Hunian dan Kawasan Permukiman Layak. Proses ini cukup panjang sebab akan ada penambahan substansi yakni soal aturan hukum penghuni kos. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin mengatakan, pembahasan raperda cukup panjang karena adanya sejumlah penambahan substansi. Salah satunya, dimasukkannya aturan hukum penghuni rumah kos dan kontrakan
Pemkot dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025). Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi jalannya paripurna APBD 2026 yang berlangsung lancar dan kolaboratif. Ia menyebut, sinergi antara DPRD dan pemkot menjadi kekuatan utama dalam menyusun
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Juliana Eva Wati, menyoroti alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya yang dinilai tidak seimbang dengan target dan hasil riset yang diharapkan. Dalam rapat yang membahas anggaran BRIDA, di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Juliana mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar 45 miliar rupiah dengan hanya satu
Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang. Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Selasa (13/10/2025). Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemkot Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui
Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya melalui Juru Bicara Yona Bagus Widyatmoko mendesak pemkot segera merealisasikan program pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota dewan. ‘Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini, harus segera direalisasikan,” kata Yona saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Surabaya,
