Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar hearing sengketa lahan milik Mansyur Cipto warga Karang Poh. Lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut secara sepihak dimasukkan ke dalam daftar aset SIMBADA Pemkot Surabaya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini digelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum dan Kerjasama
Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, hingga tahap final pendataan masih terdapat 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori tidak ditemukan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak Yebe menjelaskan, kategori tersebut bukan semata-mata karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi kondisi
Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait polemik warga Apartemen Bale Hinggil dengan pengelola. Selama sembilan bulan terakhir warga tidak mendapat hak fasilitas air dan listrik. Ketua Komisi A mengatakan, tindakan warga yang terus memperjuangkan hak listrik dan air tidak bisa dipandang sebagai tindakan berlebihan. Justru, itu masih dalam batas kewajaran sebagai bentuk
Meski telah diberi perpanjangan waktu, renovasi Puskesmas Manukan Kulon tetap mangkrak. Kontraktor diputus. Ternyata selama pembangunan, jumlah pasien rawat inap menurun drastis. Kenyataan ini terungkap saat rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya. Anggota Komisi D Imam Syafi’i menanyakan kebenaran tersebut. “Pasien rawat inap saja berkurang karena adanya proses pembangunan ini. Kita ingin tahu
Ratusan jagal menggelar aksi demo dengan membawa ternak sapi ke halaman DPRD Surabaya, Senin (12/7/2026). Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menilai akar persoalan muncul akibat minimnya dialog komprehensif antara pengelola RPH dengan para mitra jagal. Arif Fathoni menyebut sejak awal pengelola RPH belum membuka ruang komunikasi yang sehat sebelum kebijakan relokasi ke RPH Tambak Osowilangun
Awal tahun 2026, dua proyek milik Pemkot Surabaya terpantau mangkrak. Dua kontraktor menambah daftar black list. Kontraktor proyek renovasi Puskesmas Manukan Kulon dan pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi diputus kontrak. Bahkan dua kontraktor tersebut telah masuk back list oleh Pemkot Surabaya karena tidak mampu melanjutkan pembangunan. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya,
Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait persoalan pengurukan di lahan bakau wilayah Kalianak. Para nelayan pantai mengeluh pendapatan berkurang. Kegiatan pengurukan pantai dilakukan sekitar Oktober 2025 dengan alat berat. Sejak saat itu, para nelayan pantai ini mengaku kesusahan mencari ikan. “Ikan ke tengah semua. Biasanya kami bisa dapat 5 kilogram ikan belanak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya mengajak seluruh warga untuk menempuh jalur legislatif dalam menyampaikan aduan. Yona Bagus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberi label negatif pada kelompok tertentu. Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai DPRD adalah forum yang tepat untuk membahas persoalan kota secara terbuka dan berkeadilan. Dia mendorong semua pihak tidak
Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pengelola Rumah Hiburan Umum (RHU) malam dan restoran. Pertemuan ini membahas soal SOP dan aturan usia masuk ke RHU. Rapat dengar pendapat ini juga memastikan kesiapan pihak RHU menghadapi pergantian Tahun Baru 2025–2026.Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif, dan dihadiri seluruh
Komisi D DPRD Surabaya menggelar inspeksi mendadak di dua puskesmas yang sedang direnovasi. Renovasi Puskesmas Manukan Kulon yang dikerjakan CV Reno Abadi (domisili Malang) dengan anggaran Rp 5,6 miliar seharusnya selesai akhir November ini. Proyek renovasi tersebut diberi tambahan waktu 20 hari. Namun ketika disidak tanggal 19 Desember, masih banyak pekerjaan tertinggal. Anggota Komisi D
