Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama pengelola Rumah Hiburan Umum (RHU) malam dan restoran. Pertemuan ini membahas soal SOP dan aturan usia masuk ke RHU. Rapat dengar pendapat ini juga memastikan kesiapan pihak RHU menghadapi pergantian Tahun Baru 2025–2026.Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Faridz Afif, dan dihadiri seluruh
Komisi D DPRD Surabaya menggelar inspeksi mendadak di dua puskesmas yang sedang direnovasi. Renovasi Puskesmas Manukan Kulon yang dikerjakan CV Reno Abadi (domisili Malang) dengan anggaran Rp 5,6 miliar seharusnya selesai akhir November ini. Proyek renovasi tersebut diberi tambahan waktu 20 hari. Namun ketika disidak tanggal 19 Desember, masih banyak pekerjaan tertinggal. Anggota Komisi D
DPRD Surabaya menggodok konsep Raperda Kampung Cerdas. Ketua Pansus Raperda, Azhar Kahfi menegaskan komitmen untuk menghadirkan modernisasi layanan hingga tingkat kampung. Raperda ini, kata dia, diarahkan agar seluruh kampung mampu berkembang mengikuti zaman tanpa menciptakan kesenjangan antarkawasan. “Semangat raperda ini mendorong kampung-kampung di Surabaya itu bisa berbenah lebih modern,” kata Kahfi usai rapat pansus, Selasa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Surabaya terkait persoalan Apartemen Bale Hinggil pada Selasa (16/12/2025) terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak utama yang berkepentingan tidak hadir meski telah menerima undangan resmi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan rapat hearing dijadwalkan mulai pukul 12.00 WIB dan telah dihadiri sejumlah
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025). “Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,”
Berani menolak suap dan gratifikasi merupakan salah satu upaya memupuk sikap anti korupsi. Dalam pemerintahan, kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus berani menolak
Fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) di Jeruk, Kecamatan Lakarsantri dinilai masih minim fasilitas. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta menyoroti kekurangan fasilitas Air Blast Freezer (ABF) di RPU tersebut. Meski pengelolaan telah resmi diserahkan kepada BUMD PT RPH Kota Surabaya (Perseroda), RPU ini bahkan tidak memiliki peralatan freezer. Padahal alat ini sangat vital
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim melakukan tes urine terhadap puluhan pelajar di wilayah Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Minggu (7/11/2025). Hasilnya ada 15 siswa SMP yang positif dan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba dan pil ekstasi. Anggota Komisi D DPRD Surabaya tidak ingin masalah ini semakin parah. Para legislator ini memanggil seluruh Camat se-Surabaya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyinggung program pemberdayaan konkret dalam perlindungan perempuan. Ajeng Wira Wati menyebutkan dua hal penting yakni peningkatan ketrampilan dan akses permodalan. “Pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan. Termasuk program pemberdayaan konkret seperti peningkatan keterampilan dan akses pemodalan,” kata Ajeng saat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025). Ajeng juga menyebutkan
Dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025) Fraksi PKS menganjurkan kecermatan pemkot dalam pengolahan limbah hingga pembangunan SPALD-T. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo. “Berkaitan dengan hasil pengolahan air limbah domestik berupa cairan, padatan, dan gas, perlu kiranya direncanakan pemanfaatannya secara hati-hati, agar tidak menimbulkan ekses negatif lain. Sebab bagaimanapun, hasil
