Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoperasikan seluruh puskesmas buka 24 jam mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dr.Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Maka ia memanggil kepala puskesmas Se-Surabaya dalam satu paripurna.  Menurutnya, penataan puskesmas berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, lokasi, dan jarak antar kecamatan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatur operasional

Surabaya – DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota beserta OPD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda Senin (10/3/2025) siang. Salah satunya pembacaan laporan pansus yang membahas Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah rumah potong hewan menjadi perusahaan perseroan daerah rumah potong hewan. Penerapan rancangan keputusan  bersama DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota

DPRD Kota Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) raperda inisiatif tentang pengendalian dan penanggulangan banjir. Pansus telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada  Rabu (5/1/2/2025). Pansus akan membahas draf raperda tersebut menjadi produk hukum yang akan menjadi dasar dalam upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Achmad Nurdjayanto, anggota pansus DPRD Kota Surabaya

Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2025-2045. Rabu (19/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai dan dihadiri Sekda Kota Surabaya, serta 34 anggota dewan. Walikota Surabaya hadir melalui zoom meeting. Sebab Eri Cahyadi sedang mengikuti

Surabaya – DPRD Kota Surabaya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat paripurna, Rabu (5/2/2025). Rapat tersebut memiliki agenda penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat wali kota terhadap tiga raperda inisiatif DPRD. Tiga Raperda tersebut diantaranya tentang pengendalian dan penanggulangan banjir, tentang hunian yang layak dan tentang pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan.

DPRD Kota Surabaya melaksanakan rapat paripurna membahas tiga raperda inisiatif, yakni pengendalian dan penanggulangan banjir, hunian yang layak, serta pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan pada Rabu (22/1/2025). Dalam rapat tersebut juga dilakukan penetapan Perda tentang Perumda Air Minum Surya Sembada.  Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Rapat dihadiri oleh 35

DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2025 pada Senin (13/1). Rapat besar tersebut membahas tindak lanjut hasil pemilu yang sudah ditetapkan KPU Surabaya. Yakni walikota terpilih bisa segera ditetapkan sebagai walikota definitif. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rapat tersebut membahas soal usulan pemberhentian dan pengangkatan walikota. Ini merupakan tindaklanjut dari hasil pemilu.

Komisi B DPRD Surabaya menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Potong Hewan  (RPH) khusus babi di Banjar Sugihan kecamatan Tandes. Senin (20/1/2025) siang. Sidak ini dilaksanakan pasca selesainya tugas Panitia Khusus (Pansus) Raperda  tentang Perusahaan Daerah RPH di ruang komisi B DPRD Kota Surabaya. “Ini (Sidak) setelah pansus RPH selesai,” kata Mohammad Faridz Afif Ketua

Penderita Tuberkulosis (TBC) di Kota Pahlawan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari 14 ribu kasus. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati mendorong adanya penanganan khusus pada perkembangan kasus TBC di Kota Surabaya. “Minta dibuatkan rumah isolasi TBC agar mempercepat penyembuhan dan mengurangi penularan ke anggota keluarga,” terang Ajeng Nanik Sukristina Kepala Dinas

Persoalan banjir di Kota Pahlawan memang belum tuntas dikerjakan. Bahkan, Pemkot Surabaya harus segera melakukan evaluasi kerja kontraktor dan pengawas. Pengerjaan box culvert dinilai rendah.  Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud. Ia menegaskan, tidak perlu menambah anggaran untuk penanganan banjir di kota Surabaya. “Semakin anggaran penanganan banjir dinaikkan,