Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya sedang memproses penyelesaian Raperda tentang Hunian dan Kawasan Permukiman Layak. Proses ini cukup panjang sebab akan ada penambahan substansi yakni soal aturan hukum penghuni kos. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin mengatakan, pembahasan raperda cukup panjang karena adanya sejumlah penambahan substansi. Salah satunya, dimasukkannya aturan hukum penghuni rumah kos dan kontrakan

Pemkot dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025). Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi jalannya paripurna APBD 2026 yang berlangsung lancar dan kolaboratif.  Ia menyebut, sinergi antara DPRD dan pemkot menjadi kekuatan utama dalam menyusun

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Juliana Eva Wati, menyoroti alokasi anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya yang dinilai tidak seimbang dengan target dan hasil riset yang diharapkan. Dalam rapat yang membahas anggaran BRIDA, di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Juliana mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar 45 miliar rupiah dengan hanya satu

Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang. Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Selasa (13/10/2025). Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemkot Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui

Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya melalui Juru Bicara Yona Bagus Widyatmoko mendesak pemkot segera merealisasikan program pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota dewan. ‘Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini, harus segera direalisasikan,” kata Yona saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026  di Gedung DPRD Kota Surabaya,

Sejumlah mitra jagal PD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menyampaikan penolakan pemindahan RPH ke Pegirian. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud bertanya-tanya mengapa pemindahan lokasi RPH tidak sesuai aspirasi berbagai pihak. “Dulu Dirut PD RPH usul 3 lokasi, Kenjeran, Mulyorejo, Tambakwedi. Tiga

DPRD Surabaya telah dua kali mengundang wakil dari PT. Pesta Pora Abadi selaku manajemen Mie Gacoan. Dua kali juga perwakilan Mie Gacoan tidak hadir (mangkir) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Surabaya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Pesta Pora Abadi untuk kedua kalinya. Menurutnya,

DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya telah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menjelaskan bahwa pembahasan Raperda P-APBD telah dilakukan sejak 11-29 Agustus 2025 melalui rapat Badan Musyawarah, paripurna, fraksi, hingga komisi. “Total Penerimaan

Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, dalam paparannya saat menjadi narasumber worshop bertajuk ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Rio mengatakan, aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, melainkan

Berbagai fraksi memberikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Termasuk juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i yang menyoroti pinjaman Rp 452 miliar. Imam Syafi’i mengatakan, pinjaman Rp 452 miliar tersebut berpotensi membengkak menjadi Rpc503 miliar dengan bunga. Ia meminta pemkot dan DPRD Surabaya membahas detail pinjaman bersama Direksi Bank Jatim. “Kami ingin memastikan waktu