Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, dalam paparannya saat menjadi narasumber worshop bertajuk ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Rio mengatakan, aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, melainkan

Berbagai fraksi memberikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Termasuk juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i yang menyoroti pinjaman Rp 452 miliar. Imam Syafi’i mengatakan, pinjaman Rp 452 miliar tersebut berpotensi membengkak menjadi Rpc503 miliar dengan bunga. Ia meminta pemkot dan DPRD Surabaya membahas detail pinjaman bersama Direksi Bank Jatim. “Kami ingin memastikan waktu

Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 memunculkan banyak catatan. Salah satunya soal rencana pinjaman daerah senilai Rp 452 miliar. Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, S.T., M.H., menegaskan bahwa Pemkot harus menggunakan dana pinjaman sesuai feasibility study (FS) dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum akhir 2025. “Kami

Kondisi ruang sidang paripurna DPRD Surabaya yang terkesan ‘jadul’ menuai kritikan. Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko sebut ruang sidang paripurna tersebut  mengalami ketertinggalan fasilitas teknologi. Sindiran tajam ini diungkapkan Yona sebab, beberapa ruang sidang parlemen daerah lain sudah dilengkapi dengan videotron. Menurutnya, keberadaan layar videotron penting dalam mendukung jalannya persidangan agar lebih transparan, interaktif

DPRD Kota Surabaya bersama pemkot telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pengesahan ini digelar saat Paripurna, Rabu (9/7/2025). Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan dengan disahkan RPJMD tahun 2025-2029 bisa menjadi panduan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembangunan sesuai visi dan misi Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Surabaya Armuji.

Ketika tujuh Fraksi yang lain tidak membacakan tanggapan akhir mereka, Fraksi PKS lantang menyuarakan sikap kritisnya kepada Walikota Surabaya. Fraksi PKS mencuri perhatian dalam rapat paripurna DPRD bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan seluruh pejabat pemkot, Senin (30/6/2025).  Rapat paripurna dilaksanakan dengan agenda pandangan akhir Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.  Juru Bicara Fraksi

Surabaya – Komunitas putra daerah  yang bernama Arek Suroboyo Asli (ARSAS) datang kantor DPRD Kota Surabaya pada Rabu (18/6/2025) siang. Mereka ingin audiensi bertemu menyampaikan aspirasinya kepada Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya. Ketua Arek Suroboyo Asli (ARSAS) Heri Bimantara mengatakan bahwa hasil pertemuannya mengajukan beberapa tuntutan “Yaitu terkait penertiban juru parkir (Jukir) Liar,” kata

Walikota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/6/2025). Menanggapi kritik terhadap rendahnya realisasi anggaran belanja modal untuk sektor jalan, irigasi, dan jaringan yang hanya mencapai 56,82 persen, Eri

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Senin (16/6/2025) siang. Rapat ini membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dihadiri oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, tersebut memasuki tahap pandangan umum fraksi-fraksi. Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menjelaskan bahwa masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan tanggapan

Tutup Gorong-gorong Dicolong, Ini Kata Pimpinan DPRD SURABAYA : Pelaku Musti Dihukum   Sejumlah tutup gorong-gorong pada trotoar di kawasan Gunung Anyar hilang. Kejadian ini bukan yang pertama. Sudah diganti, tutup gorong-gorong hilang lagi. DPRD Surabaya ikut bersuara. Wakil Ketua DRPD Surabaya Arif Fathoni menyampaikan, dampak pencurian tutup gorong-gorong ini mengganggu program pengendalian banjir. “Ini mengganggu