Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat bersama BPJS, RS Swasta dan RS Pemerintah pada Kamis (8/5/2025). Anggota dewan menyoroti pelayanan kesehatan di Surabaya, terutama terkait kerja sama rumah sakit dengan BPJS dan pelayanan 24 jam puskesmas. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo berharap, tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit kemudian ditolak dilayani

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada tahun anggaran 2024 menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surabaya. Anggota Pansus, Aning Rahmawati menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) WaliKota Surabaya yang digelar baru-baru ini. Menurut Aning, realisasi PAD tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp10,05 triliun. Padahal target yang ditetapkan dalam Indikator

Selamat dari kecelakaan nahas di waktu muda, Rio Pattiselanno akhirnya memutuskan menjadi pendeta aktif di gereja, melayani Tuhan. “Saya jadi pendeta tahun 1990, baru kemudian terjun ke dunia politik,” kata Pendeta Rio mengenang masa muda yang aktif menjadi senat fakultas di Ubaya, Selasa (15/4/2025). Bekas kecelakaan yang membekas sampai saat ini yaitu lutut dan dagu

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Pahlawan selalu menjadi polemik tahunan. Maka, Komisi D DPRD Surabaya memanggil tiga kepala dinas guna menyiapkan sistem terbaik yang memudahkan penerimaan murid baru. Dalam rapat tersebut, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, dan Kepala Dinas Sosial

Komisi D DPRD Surabaya Gelar Hearing Kasus Dugaan Penahanan Ijazah 31 Karyawan  Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait dugaan penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentoso Seal. Rapat digelar pada Selasa (15/4/2025) siang pukul 14.00 WIB. Rapat hearing itu dihadiri sejumlah pihak termasuk pemilik UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana beserta suami, sejumlah

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna menetapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025-2029. Penandatangan nota kesepakatan itu dihadiri langsung oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan penetapan rancangan awal untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Kota Surabaya tahun 2025-2029 merupakan satu persyaratan. Selanjutnya, dokumen

DPRD Kota Surabaya menggelar paripurna dengan agenda pemaparan visi misi, serta program prioritas pembangunan Kota Surabaya periode 2025-2030 oleh Walikota Eri Cahyadi.  Dalam rapat yang digelar pada Senin (3/3/2025) itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memberikan catatan khusus untuk periode ke 2 kepemimpinan Eri Cahyadi. Yakni soal penanggulangan banjir.  “Soal penanggulangan banjir. Dan ini masih

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoperasikan seluruh puskesmas buka 24 jam mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dr.Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Maka ia memanggil kepala puskesmas Se-Surabaya dalam satu paripurna.  Menurutnya, penataan puskesmas berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, lokasi, dan jarak antar kecamatan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatur operasional

Surabaya – DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota beserta OPD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda Senin (10/3/2025) siang. Salah satunya pembacaan laporan pansus yang membahas Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah rumah potong hewan menjadi perusahaan perseroan daerah rumah potong hewan. Penerapan rancangan keputusan  bersama DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota

DPRD Kota Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) raperda inisiatif tentang pengendalian dan penanggulangan banjir. Pansus telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada  Rabu (5/1/2/2025). Pansus akan membahas draf raperda tersebut menjadi produk hukum yang akan menjadi dasar dalam upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Achmad Nurdjayanto, anggota pansus DPRD Kota Surabaya