DPRD Surabaya menggodok konsep Raperda Kampung Cerdas. Ketua Pansus Raperda, Azhar Kahfi menegaskan komitmen untuk menghadirkan modernisasi layanan hingga tingkat kampung. Raperda ini, kata dia, diarahkan agar seluruh kampung mampu berkembang mengikuti zaman tanpa menciptakan kesenjangan antarkawasan. “Semangat raperda ini mendorong kampung-kampung di Surabaya itu bisa berbenah lebih modern,” kata Kahfi usai rapat pansus, Selasa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Surabaya terkait persoalan Apartemen Bale Hinggil pada Selasa (16/12/2025) terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak utama yang berkepentingan tidak hadir meski telah menerima undangan resmi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan rapat hearing dijadwalkan mulai pukul 12.00 WIB dan telah dihadiri sejumlah
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025). “Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,”
Berani menolak suap dan gratifikasi merupakan salah satu upaya memupuk sikap anti korupsi. Dalam pemerintahan, kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus berani menolak
Fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) di Jeruk, Kecamatan Lakarsantri dinilai masih minim fasilitas. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta menyoroti kekurangan fasilitas Air Blast Freezer (ABF) di RPU tersebut. Meski pengelolaan telah resmi diserahkan kepada BUMD PT RPH Kota Surabaya (Perseroda), RPU ini bahkan tidak memiliki peralatan freezer. Padahal alat ini sangat vital
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim melakukan tes urine terhadap puluhan pelajar di wilayah Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Minggu (7/11/2025). Hasilnya ada 15 siswa SMP yang positif dan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba dan pil ekstasi. Anggota Komisi D DPRD Surabaya tidak ingin masalah ini semakin parah. Para legislator ini memanggil seluruh Camat se-Surabaya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyinggung program pemberdayaan konkret dalam perlindungan perempuan. Ajeng Wira Wati menyebutkan dua hal penting yakni peningkatan ketrampilan dan akses permodalan. “Pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan. Termasuk program pemberdayaan konkret seperti peningkatan keterampilan dan akses pemodalan,” kata Ajeng saat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025). Ajeng juga menyebutkan
Dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025) Fraksi PKS menganjurkan kecermatan pemkot dalam pengolahan limbah hingga pembangunan SPALD-T. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo. “Berkaitan dengan hasil pengolahan air limbah domestik berupa cairan, padatan, dan gas, perlu kiranya direncanakan pemanfaatannya secara hati-hati, agar tidak menimbulkan ekses negatif lain. Sebab bagaimanapun, hasil
DPRD Surabaya menggelar sidang paripurna membahas enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (19/11/2025). Salah satu pembahasan yakni pembenahan besar-besaran terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai menyoroti kondisi pasar-pasar tradisional yang dinilai masih jauh dari ideal. Bahtiar berharap perubahan badan hukum Pasar Surya diikuti dengan peningkatan nyata di lapangan, terutama soal
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni ikut mengawal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI terkait tanah berstatus eigendom verponding. Rapat antara DPR RI, Pemkot Surabaya, dan kementerian terkait mulai membahas formula penyelesaian yang dianggap paling adil bagi semua pihak. Fathoni berharap, pertemuan tersebut dapat memberi angin segar bagi sekitar 100 ribu warga Surabaya
