Pemerintah dan DPRD Kota Surabaya baru saja menggelar sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022. Di dalam sidang tersebut, diketahui kekuatan APBD Perubahan tahun 2022 Kota Surabaya mengalami kenaikan sebesar Rp 200 miliar. Semula APBD murni tahun 2022 ditetapkan sebesar
Baru saja beroperasi, Mal dan Apartemen Trans Icon diterpa isu tak sedap. Pasalnya, gedung bertingkat yang baru saja jadi tersebut sudah berani beroperasi sebelum memiliki Surat Laik Fungsi (SLF). Padahal Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2022 jelas menyebutkan bahwa sebuah gedung baru bisa beroperasi bila sudah memiliki SLF. Hal tersebut kini menjadi sorotan bagi DPRD
Menjamin semua warga kota memiliki rumah tinggal layak huni masih menjadi masalah klise di kota-kota metropolis. Surabaya salah satunya. Beragam upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengatasi permasalahan ini. Terbaru, Pemkot Surabaya berencana membangun sembilan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Bisa dikatakan Rusunami merupakan kelanjutan dari Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sebab, sembilan rusunami
Realisasi capaian retribusi Kota Surabaya pada triwulan pertama di tahun 2022 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dari target sebesar Rp 67,12 miliar, hanya tercapai sebesar Rp 59,69 miliar. Atau dengan kata lain, pada triwulan pertama tahun ini, Pemerintah Kota Surabaya hanya bisa mengumpulkan retribusi sebesar 88,86 persen dari target. Capaian yang kurang memuaskan ini menjadi
Komisi C DPRD Surabaya bertandang dari kantor Yos Sudarso menemui Dinas Perhubungan Surabaya di Terminal Intermoda Joyoboyo, Selasa (21/6/2022). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Surabaya tersebut bermaksud membahas peningkatan kualitas pelayanan Suroboyo Bus bersama dengan jajaran Dishub. Program Suroboyo Bus telah mencuri perhatian masyarakat sejak diluncurkan beberapa tahun sebelumnya. Bagaimana tidak?
Telah bertahun-tahun lamanya Surabaya menjadi mercusuar pelayanan publik yang prima di Jawa Timur. Beragam inovasi seperti mal pelayanan publik hingga pelayanan berbasis digital telah diciptakan agar seluruh warga bisa merasakan manfaatnya. Namun sayang, citra positif itu sedikit tercoreng akibat ulah oknum di salah satu kelurahan. Oknum kelurahan tersebut dinilai mengeluarkan kata-kata kurang mengenakkan kepada warga
Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya telah mengetuk palu tanda disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perda tersebut menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang dinilai telah tidak representatif terhadap kondisi saat ini. Sejatinya, usulan Raperda tentang penyelenggaraan Perpustakaan ini telah mencuat sejak pertengahan tahun
Kasus dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum Satpol PP menjadi perhatian utama DPRD Surabaya. Buntu dari mencuatnya kasus tersebut, Komisi A DPRD Surabaya memanggil Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christijanto untuk memberikan keterangan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna meminta kasus ini segera diusut tuntas. Selain itu, ia juga mendorong Satpol PP
Aspek keamanan dan keselamatan di pasar tradisional kerap menjadi satu hal yang luput dari perhatian. Benar saja, Komisi B DPRD Surabaya menemukan kondisi memprihatinkan di beberapa pasar tradisional di Surabaya. Terutama terkait potensi terjadinya kebakaran di pasar-pasar tersebut. Salah satu hal yang disoroti oleh Komisi B DPRD Surabaya ialah ketersediaan Alat pemadam Api Ringan (APAR).
Usai diterpa isu tak sedap terkait dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum Satpol PP, kini Pemerintah Kota Surabaya kembali dikejutkan dengan adanya isu mafia perizinan. Kabar yang beredar diduga ada mafia perizinan yang melibatkan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. Kabar tak sedap
