APBD 2023 yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 11,25 triliun. Namun saat mengajukan nota keuangan perubahan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada Senin (11/9/2023) menjadi Rp 10,8 triliun. Pendapatan dan belanja daerah itu turun ratusan miliar atau sekitar 4,19 persen.
Meski APBD turun, pemkot memastikan akan terus fokus pada kepentingan publik. Salah satunya dalam menghadapi dampak inflasi. Hal ini disampaikan Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam sidang paripurna Senin (11/9/2023).
Eri juga menuturkan bahwa berbagai program jaring pengamanan sosial terus dianggarkan. Tujuannya, untuk meningkatkan geliat perekonomian.
“Kami ingin meningkatkan animo pelaku usaha untuk terus berinvestasi di Surabaya,” kata Eri.
Pembenahan infrastruktur, lanjut Eri, juga terus dilakukan. Mulai dari meningkatkan kemantapan jalan raya, hingga saluran dan drainase guna mencegah banjir atau genangan di Kota Pahlawan.
Pemkot juga berusaha terus meningkatkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Salah satunya melalui program padat karya. Program tersebut dinilai efektif menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.
“Dengan begini, aset yang dimiliki pemkot benar-benar bermanfaat untuk warga Surabaya,” jelas Eri.
Sementara itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa pembahasan rancangan APBD perubahan akan dilanjutkan di setiap komisi. Diharapkan, pembahasan bisa tuntas sampai 27 September nanti.
“Nanti diperdalam oleh komisi. Silahkan anggota beri kritik kalau ada yang tidak pro rakyat,” pungkas politisi PDIP ini.(Nor)
