APBD 2023 yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 11,25 triliun. Namun saat mengajukan nota keuangan perubahan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada Senin (11/9/2023) menjadi Rp 10,8 triliun. Pendapatan dan belanja daerah itu turun ratusan miliar atau sekitar 4,19 persen. Meski APBD turun, pemkot memastikan akan terus fokus pada kepentingan publik. Salah satunya
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memimpin rapat pergantian ketua alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat pemilihan ketua komisi A tersebut digelar secara tertutup dan internal. Rapat yang dimulai pukul 12.30 WIB hanya berlangsung sekitar 30 menit. Awi, sapaan akrabnya menuturkan bahwa 12 anggota komisi A sepakat secara aklamasi menunjuk Arif Fathoni sebagai nahkoda baru komisi A
Ketua Komisi D Surabaya Khusnul Khotimah menyoroti pemenuhan kebutuhan sepatu untuk siswa tingkat SD hingga SMP. Progres penyelesaian sepatu prosentasenya masih ada di angka 11%, 14%, dan bahkan 16%. Berdasarkan laporan yang diterima Khusnul dari penyedia yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Pemkot Surabaya, karena berbagai macam model sesuai permintaan yang dibutuhkan oleh pihak
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menanggapi permasalahan penertiban baliho dan banner caleg di kawasan Kota Pahlawan. Menurutnya penertiban baliho/banner/ spanduk calon legislatif oleh Satpol PP perlu sosialisasi terlebih dahulu. “Kalau dari kaca mata politik harusnya ada proses sosialisasi,” kata Adi, Jumat (25/8/2023). Adi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menuturkan
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengajak seluruh stake holder untuk serius menyoroti kebutuhan pangan masyarakat. Anas Karno bahkan ikut sidak ke pasar tradisional guna mencegah peredaran daging gelonggongan. Hal ini dikatakan Anas Karno pasca ada temuan tim monitoring PD RPH terhadap supply daging gelonggongan di lapak penjual daging di Jalan Pegirikan Surabaya.
Ketua Fraksi Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni mengimbau agar pembangunan Rumah Sakit di Surabaya Timur tidak terhambat. Hal ini disebabkan pemenang lelang terjadi selisih penawaran senilai Rp 18 miliar antar dua perusahaan. Fathoni menegaskan, masyarakat Surabaya Timur sudah lama menantikan keberadaan rumah sakit ini. Fathoni juga tidak ingin terjadi dikotomi pelayanan dasar pemerintahan, baik warga
Tahun ini Pemerintah Kota Surabaya kekurangan 4.404 ASN. Untuk memaksimalkan pekerjaan, pemkot mengandalkan tenaga kontrak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengakatan, pihaknya telah menganalisa beban kerja pegawai. Hasilnya, seluruh OPD memang sedang kekurangan ASN. “Khususnya di bidang-bidang teknis,” kata Ira saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi A
Dalam hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Kepala BPKSDM menuturkan bahwa Surabaya mengalami kekurangan ASN. Jumlah ASN mencapai 12 ribu orang. Sementara tenaga outsourcing (OS) berjumlah 25 ribu orang. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Iman Syafi’i meminta Pemkot Surabaya aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya terkait dengan kekurangan ASN. “BKPSDM misalnya, bisa mengajukan dispensasi pengangkatan
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Senin 3 Juli 2023 menjadi saksi keberhasilan kinerja pemkot selama tahun anggaran 2022. Salah satunya yakni keberhasilan pemkot mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 kali berturut-turut. DPRD Kota Surabaya mengapresiasi hal tersebut. Menurut Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, prestasi tersebut sebagai
Pekerjaan revitalisasi Pasar Kembang Surabaya bakal mulai digarap Oktober mendatang. Dalam hearing Direktur PD Pasar Surya di Komisi B, muncul berbabagi ide pengembangan konsep pasar untuk kemajuan UMKM. Diantaranya, Komisi B DPRD Surabaya ingin pasar bekas kebakaran itu didesain menjadi pasar tradisional semi modern. Bagaimana sih konsep pasar tradisional semi modern yang dimaksud? Komisi yang
