DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna terkait usulan pembentukan fraksi-fraksi beserta susunan keanggotaannya pada Senin (23/9/2024) di ruang utama lantai 3 Jalan Yos Sudarso.  Agenda paripurna ini tepat 30 hari pasca pelantikan anggota dewan baru DPRD Kota Surabaya. Pimpinan Sementara DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, usulan pembentukan fraksi merupakan tata tertib DPRD Surabaya tentang pembentukan

Jajaran pengurus PDIP Kota Surabaya yang dipimpin Adi Sutarwijono dan pimpinan PAN Mahsun Djayadi melakukan pertemuan. Dua pihak tersebut sepakat membentuk fraksi gabungan di DPRD Surabaya.  Jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya sebanyak 11 kursi, sementara PAN ada 3 kursi. Gabungan dua parpol tersebut menjadi 14 kursi.  “Dalam pertemuan ini kami sepakat membentuk fraksi PDIP-PAN

Salah satu persoalan yang sering dibahas di meja hearing DPRD Surabaya adalah surat ijo. Warga Kota Pahlawan yang tergabung dalam Forum Analisis Surat Ijo Surabaya (Fasis) benar-benar menginginkan surat ijo keluar dari daftar Simbada. Josiah menegaskan, walaupun terjadi proses kesalahan dalam memasukkan ke dalam daftar Simbada, menurutnya surat ijo harus tetap dikeluarkan. “Kita sampaikan ke

Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019-2024 A Hermas Thony mengucapkan selamat kepada para pimpinan DPRD Surabaya yang telah menerima penghargaan dari Walikota Eri Cahyadi di momen upacara HUT Kemerdekaan RI ke 79 yang digelar di Balai Kota Surabaya. “Saya ucapkan selamat kepada beliau-beliau para pimpinan yang telah mendapatkan penghargaan dari walikota. Apalagi beliau semua kembali

Ada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2024-2029 yang resmi dilantik pada Sabtu (24/8/2024). Di momen ini 50 legislator baru telah disumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Dadi Rachmadi. “Sebelum sumpah janji diucapkan, di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir pada hari ini. Yang terpenting

DPRD Kota Surabaya bersama pemkot telah menetapkan APBD murni 2024 senilai Rp 12,3 triliun pada Kamis (15/8/2024). Nilai besar itu bakal difokuskan untuk membangun bidang kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Sidang digelar di ruang utama lantai 3 gedung DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso. Dalam sidang tersebut Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga ingin meningkatkan kualitas UMKM.

Fraksi Partai Demokrat-Nasdem Surabaya ikut bersuara terkait penetapan APBD Surabaya 2025 yang dimajukan. Biasanya APBD ditetapkan di tanggal 10 November, tahun ini dimajukan di tanggal 15 Agustus, sebelum pelantikan anggota legislatif baru periode 2024-2029. Juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i menuturkan bahwa pihaknya sepakat bila penetapan APBD 2025 tidak menabrak aturan. Sebab, lanjut Imam, dasar

DPRD Kota Surabaya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. Raperda itu kini sudah sah menjadi perda dan akan menjadi acuan dalam tiap kali perumusan RPJMD di Kota Pahlawan. Rapat paripurna yang digelar Kamis (4/7/2024) ini seluruh fraksi menyetujui penyusunan RPJPD tersebut. Hampir semua langsung menyerahkan pandangan

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menemukan oknum jukir yang mematok tarif parkir mobil Rp 35 ribu saat inspeksi mendadak (sidak) di sekitaran Kebun Binatang Surabaya.  Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tindakan walikota sudah benar. Sebagai kepala eksekutif pemerintahan, walikota harus memastikan terlaksananya peraturan yang telah ada yakni Perda Parkir Tepi Jalan. Jika ada

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya untuk menertibkan depo peti kemas yang ada di area Kota Pahlawan. Hal ini guna menyambut Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) supaya tidak mengalami kemacetan akut seperti di DKI Jakarta.  Upaya penertiban depo peti kemas harus dilakukan sejak dini. Bila nanti IKN berpindah