Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni akan segera memanggil Bagian Hukum Pemkot Surabaya terkait Perda No 7 tahun 2023. Menurutnya, kenaikan pajak dan retribusi merupakan isu yang sensitif di negara manapun. Arif Fathoni menuturkan, saat ini pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk melakukan penundaan penerapan undang-undang terbaru terkait kenaikan pajak di seluruh Indonesia. “Kalau
Seorang warga Keputih, Nur Hamidah mengaku punya tanah warisan seluas 19.650 meter persegi dan 22.050 meter persegi. Tanah 19.650 meter persegi memang sudah dijual. Nur kaget saat ingin menjual sisa tanah justru tidak laku. Karena diketahui tanah tersebut masuk aset Pemkot Surabaya. Aduan soal tanah tersebut diterima Komisi C DPRD Surabaya. Dalam rapat tersebut, Nur
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengingatkan agar perusahaan swasta terutama yang bergerak di bidang perbankan di Surabaya supaya lebih melek soal dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR merupakan kewajiban yang harus disalurkan oleh perusahaan tersebut. “Harus disalurkan kepada warga Surabaya dari keuntungannya itu,” kata Fathoni, Kamis (23/11/2023). Caleg incumbent Partai Golkar ini
Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (30/11/2023) anggota DPRD Surabaya sepakat merevisi Perda 16/2012. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya A H Thony dan Reni Astuti ini menilai kualitas pendidikan di Surabaya belum merata. Hal ini terlihat dari kualitas pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Agar mutu pendidikan di setiap sekolah setara, pemkot
DPRD Kota Surabaya dan Walikota Eri Cahyadi menetapkan APBD 2024 melalui rapat paripurna dewan. Kekuatan belanja diproyeksikan Rp 10,984 triliun. Postur anggaran tersebut diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya pada Rabu (8/11/2023) lalu. Total belanja daerah tahun 2024 menjadi Rp 10,9 triliun. Sedangkan total pendapatan daerah mencapai Rp 10,7 triliun.
Sebanyak 11.776 lansia dan keluarga miskin (gamis) penerima bantuan permakanan gratis dari Pemkot Surabaya bakal terdampak perubahan kebijakan tahun depan. Nasi kotak siap saji yang biasanya mereka terima saban hari itu akan ditiadakan. Gantinya, bantuan langsung tunai (BLT) Rp 200 ribu per bulan. Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut sudah melalui persetujuan DPRD Surabaya.
Rencana pendapatan dan belanja daerah disahkan menjadi APBD 2024. Target belanja diproyeksikan mencapai Rp 10,9 triliun. Proyeksi itu naik dari rancangan APBD awal sebesar Rp 10,8 triliun. Kamis (9/11/2023) digelar rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi. Pemkot Surabaya diwakili oleh Wakil Walikota Surabaya Armudji. Hasilnya, semua fraksi di DPRD Surabaya menyetujui postur pendapatan
Dishub Surabaya menaikkan target pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) menjadi Rp 65 miliar pada APBD 2024. Nilai ini naik Rp 5 miliar dibandingkan target tahun 2023 yaitu Rp 60 miliar. Kadishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya bakal memaksimalkan pengawasan di lapangan. Artinya, petugas akan lebih banyak turun mengawasi jukir
Nilai RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2024 diproyeksikan mencapai Rp 10,882 triliun. Nilai ini hampir sama dengan APBD Perubahan 2023, hanya naik 0,6 persen. Pemkot Surabaya sudah menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,3 triliun. Pendapatan itu bersumber dari pajak daerah Rp 4,9 triliun; retribusi Rp 393 miliar; hasil pengelolaan kekayaan
DPRD Kota Surabaya harus kembali memperpanjang masa kerja enam panitia khusus (pansus) dalam rapat paripurna Selasa (17/10/2023). Mereka harus segera menyelesaikan semua raperda selama 60 hari kerja. Enam pansus tersebut yakni pansus raperda pengelolaan cagar budaya; retribusi pelayanan parkir tepi jalan; percepatan penanggulangan kemiskinan; retribusi bangunan gedung; penyelenggaraan reklame; serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
