Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (30/11/2023) anggota DPRD Surabaya sepakat merevisi Perda 16/2012. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya A H Thony dan Reni Astuti ini menilai kualitas pendidikan di Surabaya belum merata. Hal ini terlihat dari kualitas pendidikan di sekolah negeri dan sekolah swasta. Agar mutu pendidikan di setiap sekolah setara, pemkot

DPRD Kota Surabaya dan Walikota Eri Cahyadi menetapkan APBD 2024 melalui rapat paripurna dewan. Kekuatan belanja diproyeksikan Rp 10,984 triliun. Postur anggaran tersebut diputuskan dalam rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya pada Rabu (8/11/2023) lalu.  Total belanja daerah tahun 2024 menjadi Rp 10,9 triliun. Sedangkan total pendapatan daerah mencapai Rp 10,7 triliun.

Sebanyak 11.776 lansia dan keluarga miskin (gamis) penerima bantuan permakanan gratis dari Pemkot Surabaya bakal terdampak perubahan kebijakan tahun depan. Nasi kotak siap saji yang biasanya mereka terima saban hari itu akan ditiadakan. Gantinya, bantuan langsung tunai (BLT) Rp 200 ribu per bulan. Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut sudah melalui persetujuan DPRD Surabaya. 

Rencana pendapatan dan belanja daerah disahkan menjadi APBD 2024. Target belanja diproyeksikan mencapai Rp 10,9 triliun. Proyeksi itu naik dari rancangan APBD awal sebesar Rp 10,8 triliun.  Kamis (9/11/2023) digelar rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan akhir fraksi-fraksi. Pemkot Surabaya diwakili oleh Wakil Walikota Surabaya Armudji. Hasilnya, semua fraksi di DPRD Surabaya menyetujui postur pendapatan

Dishub Surabaya menaikkan target pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) menjadi Rp 65 miliar pada APBD 2024. Nilai ini naik Rp 5 miliar dibandingkan target tahun 2023 yaitu Rp 60 miliar.  Kadishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya bakal memaksimalkan pengawasan di lapangan. Artinya, petugas akan lebih banyak turun mengawasi jukir

Nilai RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2024 diproyeksikan mencapai Rp 10,882 triliun. Nilai ini hampir sama dengan APBD Perubahan 2023, hanya naik 0,6 persen.  Pemkot Surabaya sudah menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD)  sebesar Rp 6,3 triliun. Pendapatan itu bersumber dari pajak daerah Rp 4,9 triliun; retribusi Rp 393 miliar;  hasil pengelolaan kekayaan

DPRD Kota Surabaya harus kembali memperpanjang masa kerja enam panitia khusus (pansus) dalam rapat paripurna Selasa (17/10/2023). Mereka harus segera menyelesaikan semua raperda selama 60 hari kerja.  Enam pansus tersebut yakni pansus raperda pengelolaan cagar budaya; retribusi pelayanan parkir tepi jalan; percepatan penanggulangan kemiskinan; retribusi bangunan gedung; penyelenggaraan reklame; serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU). 

APBD 2023 yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp 11,25 triliun. Namun saat mengajukan nota keuangan perubahan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada Senin (11/9/2023) menjadi Rp 10,8 triliun. Pendapatan dan belanja daerah itu turun ratusan miliar atau sekitar 4,19 persen. Meski APBD turun, pemkot memastikan akan terus fokus pada kepentingan publik. Salah satunya

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memimpin rapat pergantian ketua alat kelengkapan dewan (AKD). Rapat pemilihan ketua komisi A tersebut digelar secara tertutup dan internal. Rapat yang dimulai pukul 12.30 WIB hanya berlangsung sekitar 30 menit. Awi, sapaan akrabnya menuturkan bahwa 12 anggota komisi A sepakat secara aklamasi menunjuk Arif Fathoni sebagai nahkoda baru komisi A

Ketua Komisi D Surabaya Khusnul Khotimah menyoroti pemenuhan kebutuhan sepatu untuk siswa tingkat SD hingga SMP. Progres penyelesaian sepatu prosentasenya masih ada di angka 11%, 14%, dan bahkan 16%. Berdasarkan laporan yang diterima Khusnul dari penyedia yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Pemkot Surabaya, karena berbagai macam model sesuai permintaan yang dibutuhkan oleh pihak