Pemerintah pusat resmi mencabut kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai oleh APBN. Terkait hal ini, beberapa warga Surabaya resah dan sudah ada yang membuat laporan kepada Walikota Surabaya terkait pengalihan PBI-JK ke Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) yang mengcover pembiayaan jaminan dengan biaya APBD Surabaya. Ada sekitar 239.363
Pansus Raperda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing. Kali ini, pansus mengundang para kepala dinas dari OPD pemkot terkait fasum dan fasos. Sayangnya, undangan yang hadir hanya perwakilan atau staf dinas. Rapat yang digelar Senin (15/5/2023) tersebut mengundang Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan
Untuk ketiga kalinya warga Wisma Mukti, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo kembali mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya. Mereka mengeluh berbagai persoalan yang timbul dari tempat hiburan malam di Jalan Arief Rahman Hakim. Wakil Ketua Komisi B Anas Karno mengatakan, sudah berulang kali warga mengadukan soal suara gaduh dan bising dari Cafe Chug Bar. “Keluhan utama
Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar kunjungan mendadak ke Pasar Tunjungan. Alhasil, para pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) menyampaikan keluhan soal janji Pemkot Surabaya untuk revitalisasi. Ketua P3T Jalil Hakim mengawali. Menurutnya, pedagang sudah mengajukan permintaan revitalisasi Pasar Tunjungan kepada PD Pasar Surya sejak tahun 2016. Sayangnya, hingga sekarang permintaan tersebut
DPRD Surabaya telah menyelesaikan rancangan perubahan peraturan daerah (Raperda) perlindungan perempuan dan anak (PPA). Pasal-pasal dalam Raperda PPA tersebut diakui selaras dengan tujuan Kota Layak Anak (KLA) dunia. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan bahwa raperda tersebut selaras dengan Unicef. Ia menyebutkan, raperda PPA selaras dengan 5 tujuan kota layak anak
Pertengahan Februari 2023 lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Wonokromo Surabaya. Didampingi Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jokowi menemui para pedagang tradisional. “Saya mengecek barang penting, yaitu beras. Apakah operasi dari Bulog sudah sampai di warung, pasar-pasar, saya lihat dan harganya baik tadi,” kata Jokowi, Sabtu (18/2/2023). Jokowi menerangkan, harga
Pansus Raperda Prasarana Sarana Utilitas (PSU) DPRD Kota Surabaya mengundang 44 pengembang atau developer. Pansus ingin mendengar secara langsung, apa kendala para pengembang perumahan ini sehingga belum menyerahkan administrasi fasum dan fasos kepada Pemkot Surabaya. Ada sebanyak 88 developer yang tercatat belum menyerahkan administrasi PSU. Namun pada Senin (27/2/2023) baru 44 pengembang yang diundang ke
Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya sedang menyiapkan wisata Night Zoo. Program ini direncanakan buka setiap malam di akhir pekan. Komisi B DPRD Kota Surabaya memberi catatan untuk rencana Night Zoo KBS. John Thamrun, anggota komisi B menanyakan, apakah pintu masuk pengunjung Night Zoo ini sama atau tidak dengan pintu masuk pengunjung reguler
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Kamis (9/2/2023) ramai membahas kinerja Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS). Seluruh fraksi akhirnya sepakat dengan perubahan status PD Pasar Surya menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda). Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, perubahan status PDPS itu diiringi dengan perubahan raperda. Perubahan raperda tersebut merupakan gagasan dari Komisi B. Semangat raperda
Saat reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mendapat banyak keluhan. Yang paling membuat resah adalah hal permakanan. Ketua RW 06 Simolawang Simokerto menyampaikan ada warga yang menerima bantuan permakanan dalam kondisi sudah basi. “Bantuan permakanan ini riskan sekali. Secara ekonomi warga memang butuh bantuan permakanan. Terutama yang tua renta, sebatang kara, disabilitas, gangguan
