Kota Surabaya merupakan kota majemuk yang ditinggali warga dari berbagai latar belakang. Semakin modern, Pemerintah Kota Surbaya semakin canggih dan melakukan terobosan berupa berbagai program yang memudahkan warga. Mulai dari progam yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, teknologi, perekonomian hingga administrasi data kependudukan. Meski begitu, masih ada temuan kasus warga Surabaya yang belum memiliki KTP dan KK sampai di meja dewan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna menuturkan, ada warga Kelurahan Tembok Dukuh yang belum memenuhi administrasi KK dan KTP.
“Di RT lama, sekian tahun sejak ibu ini menikah hingga punya anak 4 (tidak diurus KK dan KTP). Sekarang satu dari empat anaknya itu sudah berumur 20 tahun, baru masuk di KK (setelah pindah kos, pindah RT). Ini kesalahan dimana?,” ungkap Pertiwi Ayu di kantornya, Jumat 16/6/2023).
Alhasil, Ayu memanggil lurah dan RT (lama) dari warga tersebut. Politisi Golkar ini tidak ingin kasus pendataan dan kepedulian warga ini viral. Ia berharap, OPD pemkot yang lain bisa bekerja bersinergi.
“Sebelum orang viral, lebih baik kami tegur/kasih penjelasan dari hati ke hati. Mereka wajib harus paham tugas dan kewajibannya. Karena pendataan warga nanti korelasinya ke dana bantuan dan program-program pemkot lainnya,” kata Ayu.
Dari rapat dengar pendapat tersebut, lanjut Ayu, pihaknya berpesan kepada lurah, camat bahkan sampai ke tingkat RT/RW serta Kader Surabaya Hebat. Komisi A mengingatkan pentingnya pendataan warga, baik data pendidikan, kemiskinan dan kesehatan harus akurat.
“Data pendidikan, kemiskinan, kesehatan harus jelas. Ada lurah dan camat yang kerjanya sudah baik. Tapi diantaranya masih ada kelalaian,” terangnya.
Menurut Ayu, warga ada kalanya tidak bisa langsung mengadu ke dewan. Hal ini disebabkan beberapa hal, kemungkinan besar mereka takut.
“Warga kadang ngga mau ngadu karena takut. Kalau ngga betul-betul Ketua RT yang paham, mengadu ke anggota dewan, misalnya kemarin ada yang mengadu minta tolong warganya mau berobat pakai ambulans puskesmas ngga ada sopirnya. Ini kan berarti SDMnya pemerintah kota lemah. Programnya Walikota itu sudah bagus-bagus, tinggal kerja di kalangan bawah ini juga harus diperhatikan camat, lurah, juga RT/RW,” pungkas Ayu. (Nor)
