Tahun ini Pemerintah Kota Surabaya kekurangan 4.404 ASN. Untuk memaksimalkan pekerjaan, pemkot mengandalkan tenaga kontrak.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati mengakatan, pihaknya telah menganalisa beban kerja pegawai. Hasilnya, seluruh OPD memang sedang kekurangan ASN.
“Khususnya di bidang-bidang teknis,” kata Ira saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (27/6/2023).
Pengurangan ASN ini, lanjut Ira, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, pemicu utamanya adalah moratorium dari pemerintah pusat. Sudah beberapa tahun Surabaya tidak kebagian pengangkatan PNS.
“Sampai tahun ini, dari pemerintah pusat tidak ada pengangkatan CPNS di Surabaya,” paparnya.
Penyebab lain kurangnya pegawai di lingkungan pemkot yakni banyaknya PNS yang memasuki purnatugas. Setiap tahun, jumlah rata-rata ASN yang pensiun mencapai 600-700 orang.
Pemkot mencari solusi untuk mengisi kekurangan ASN tersebut. Pemkot siap mengoptimalkan peran pegawai kontrak atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini Surabaya mendapat jatah pengangkatan PPPK sebanyak 5.000 orang. Jumlah ini khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan atau guru.
BKPSDM juga berencana melobi pemerintah pusat agar sebagian dialihkan untuk PPPK di luar guru dan tenaga kesehatan.
“Kami akan usulkan sebagian tenaga teknis. Kami masih usulkan. Hasilnya seperti apa, nanti tunggu pusat,” pungkas perempuan mantan Kabag hukum Pemkot Surabaya ini. (Nor)
