Walikota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/6/2025).
Menanggapi kritik terhadap rendahnya realisasi anggaran belanja modal untuk sektor jalan, irigasi, dan jaringan yang hanya mencapai 56,82 persen, Eri menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh sejumlah kendala administratif serta efisiensi hasil pengadaan.
“Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang terserap sebesar 56,82 persen terjadi karena adanya permasalahan administrasi dengan pihak penyedia serta efisiensi dari hasil pengadaan yang dilakukan,” kata Eri Cahyadi dalam rapat paripurna tersebut.
Eri juga menyatakan sepakat dengan pandangan DPRD agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan strategi yang seminimal mungkin mengganggu aktivitas warga kota.
Dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, Senin (16/6/2025), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti tajam penurunan kinerja belanja infrastruktur.
Dalam pemandangan umumnya atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PKS menilai bahwa rendahnya serapan anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, realisasi belanja perbaikan jalan dan jaringan hanya mencapai 56,82 persen, jauh menurun dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencapai 88,35 persen.
Fraksi PKS menilai kondisi tersebut mengkhawatirkan, mengingat infrastruktur dasar merupakan kebutuhan prioritas warga Surabaya. (Nor)
Leave feedback about this