Sekretaris Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2029 dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mendorong Pemerintah Kota Surabaya mempunyai BUMD khusus pengelolaan aset. Menurut Ajeng, selain untuk akselarasi pemanfaatan aset, BUMD khusus itu mustinya juga mampu mengoptimalkan pengelolaannya. Ajeng menyayangkan selama ini pemkot tidak memiliki badan khusus yang bertanggung jawab atas tata

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menanggapi terkait maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah pasar tradisional. Budi Leksono akan mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.  Pria yang akrab disapa Buleks itu menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi B akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pengawasan dan penindakan berjalan optimal. “Ini

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan antisipasi perilaku bullying di sekolah. Menurutnya, harus ada satuan tugas (satgas) di sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi bullying terhadap peserta didik baru. Hal itu untuk mencegah praktik perundungan (bullying) selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).  “Saya berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencegah terjadinya

Sekertaris Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Surabaya Ajeng Wira Wati ingin jujugan sport tourism di Kota Pahlawan makin dipoles. Menurut Ajeng, tahun 2025 ini wujud sport tourism di Surabaya harus makin nyata. Ada dua destinasi spot tourism di Surabaya yakni di Lapangan Thor Gelora Pancasila dan Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya mendukung penertiban parkir liar di halaman toko modern, minimarket, restoran oleh pemkot. Dalam pernyataan resminya (14/6/2025) Ketua LHKP PDM Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah menyampaikan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang tertib, aman, ramah, dan adil bagi

Ketua DPRD Kota Surabaya mendukung pemerintah kota untuk menertibkan juru parkir liar sesuai regulasi. Adi Sutarwijono memastikan penertiban jukir liar sudah sesuai peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. “Maka kemudian DPRD ini sudah menetapkan regulasinya dalam Perda Pajak Daerah. Nah, tempat pajak parkir itu salah satunya di situ. Akan dicantumkan itu,” kata Adi, Senin

Komisi B Minta Pemkot Surabaya Optimalkan Tanah Aset untuk Tingkatkan PAD Komisi B DPRD Surabaya berharap Pemkot Surabaya mengoptimalkan tanah aset. Dalam hal ini untuk menunjang sektor pertumbuhan ekonomi. Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Faridz Afif menyampaikan, masih banyak tanah aset pemkot di wilayah Surabaya Utara yang belum dipergunakan. Afif mendorong supaya tanah aset

Kebijakan Pemkot Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat menuai kritik. Terutama kritik dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik penonaktifan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin. Menurutnya sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu

Bulan Mei selalu menjadi bulan selebrasi Hari Jadi Kota Surabaya. Segala perayaan diagendakan tiap tahun. Apakah selebrasi ini sudah sesuai dengan hakekat Hari Jadi Kota Surabaya? Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menilai perayaan HJKS sudah tergolong cukup baik karena tidak menyerap APBD. Tapi Machmud menegaskan, Hari Jadi Kota Surabaya harus bisa dirasakan

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyoalkan bahwa marak pelaku curanmor berasal dari luar kota. Anggota Komisi A DPRD Surabaya imbau supaya Walikota lebih cermat dan punya data statistik. Cahyo Siswo Utomo menegaskan bahwa Walikota Eri harus mengantongi data statistik supaya ucapannya tidak cenderung diskriminatif dan menyudutkan kota/kabupaten lain. “Kalau soal itu, harus teliti, sudah ada data