Pemkot Bekukan NIK Pasien TBC di Surabaya yang Mangkir Berobat, Komisi D : Jangan Gegabah, Itu Langgar HAM!

Kebijakan Pemkot Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat menuai kritik. Terutama kritik dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik penonaktifan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin. Menurutnya sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu dikaji lebih dalam.

“Sebaiknya ada sosialisasi dahulu, jangan tahu-tahu langsung dipedot (diblokir) KTP-nya. Hati-hati karena ini melanggar hak asasi manusia, sebaiknya kebijakan ini dipikirkan kembali atau ditunda,” kata Michael. 

Politisi PSI itu kemudian mempertanyakan apakah kebijakan penonaktifan NIK bagi penderita TBC yang menolak diobati, sudah dipikirkan secara bijaksana dan merupakan suatu keputusan yang baku.

“Bagaimana dengan PKK? bagaimana dengan KSH, bagaimana dengan RT RW, apakah mereka semua sudah tahu bahwa pasien yang tidak mau mengonsumsi obat-obatan TBC ini akan diblokir KTP-nya?” lanjutnya.

Karena itu, Michael berharap Pemkot Surabaya tidak terburu-buru menerapkan sanksi sosial bagi penderita TBC. Sebaliknya, Pemkot dapat mengkaji ulang agar kebijakan yang diterapkan tidak merugikan berbagai pihak.

Michael ingin pemkot melakukan pendekatan kepada pasien TBC yang dianggap mangkir. Menurutnya, ada beberapa pasien TBC yang mengalami efek samping dari proses pengobatan tersebut.

“Ternyata dia punya efek samping. Jadi obat-obatan TBC itu memberikan efek berbeda ke pasien, ada yang merasakan efek mual, badannya rasanya limbung. Bahkan ada pasien yanglapor, setiap kali meminum obat-obatan TBC harus opname. Apa kita harus menyiksa masyarakat kita seperti ini? Baiknya kita dengarkan dulu pakai pendekatan edukatif, jangan represif. Kalau ada pasien yang alergi dengan paket obat-obatan TBC, lalu kita cari solusinya apa,” jelas Michael.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan untuk mempercepat penanganan penyakit TBC, Pemkot akan menonaktifkan NIK dan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penderita yang menolak berobat rutin. (Nor)