Sebanyak 78 pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya dirotasi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya menilai kebijakan ini bisa menjadi pemicu peningkatan kinerja aparatur sesuai target yang ditetapkan wali kota. Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, rotasi 78 pejabat ini sebagai langkah penyegaran organisasi. “Rotasi ini bagus sebagai penyegaran dan menjadi trigger bagi kepala OPD untuk bekerja lebih keras
Peluncuran program voucher parkir oleh Pemkot Surabaya mendapat respon dari DPRD. Program ini diharapkan menjadi solusi dari segala masalah pungli. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menilai kebijakan ini berpotensi menekan praktik pungutan liar (pungli) sekaligus menata parkir tepi jalan umum (TJU) agar lebih rapi. Menurut Bagas, penerapan voucher parkir menjadi langkah positif
Penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya menuai respon. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan monitoring yang kuat serta pengawasan yang jelas. “Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan
Momen Ramadhan hingga Idhul Fitri digadang-gadang menjadi puncak tertinggi perputaran ekonomi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih konsumtif atau UMKM tengah naik daun? Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, selama bulan puasa hingga menjelang Idulfitri, hampir seluruh sektor usaha mengalami peningkatan aktivitas. Mulai dari pedagang kecil hingga usaha skala besar merasakan dampak positif dari
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi mendesak pemerintah kota segera memperbaiki penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Dupak. Azhar Kahfi menilai kondisi jalan yang gelap berkontribusi terhadap tingginya potensi tindak kriminal di kawasan tersebut, termasuk kasus pembacokan yang menimpa remaja beberapa waktu lalu. “Kami melihat persoalan di Jalan Dupak ini tidak bisa dianggap sepele,
Selama Ramadhan, beberapa warung di pesisir Tambak Wedi, Kenjeran terlihat masih melayani pengunjung, dengan musik keras dan kehadiran perempuan yang diduga sebagai pemandu lagu.Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengecam keras aktivitas warung remang-remang di kawasan pesisir Kota Pahlawan. Saifuddin meminta Pemkot Surabaya segera menindak warung remang-remang di kawasan pesisir sekitar Jembatan Suramadu yang
Usai ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Kebun Binatang Surabaya digadang-gadang bisa meluaskan ekspansi bisnis ke luar Kota Pahlawan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus Raperda Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Yuga Pratisabda Widyawasta. “Mereka ini kan sudah perumda, jadi perizinannya lebih luas, mau bentuk kerjasama dengan Mojokerto, bikin KBS di Mojokerto sebagai pengelola
Manukan Wetan tiba-tiba viral akibat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diduga melakukan pungli dengan meminta Tunjangan Hari Raya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya meminta seluruh LPMK dievaluasi dan jaga etika. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko segera menghubungi pihak Camat dan Lurah setempat. Yona menegaskan persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan fakta bahwa mayoritas RT dan RW belum memahami secara utuh program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inilah yang menjadi kendala ratusan ribu KK belum terverifikasi. Dalam konferensi pers di eks Humas Pemkot Surabaya, Yona mendorong pemkot membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh Ketua RT dan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko turut menyayangkan hilangnya rumah radio Bung Tomo yang kembali mencuat setelah Presiden RI Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaannya dalam Rakernas. Yona yang memimpin Komisi A langsung bergerak menelusuri informasi karena bangunan tersebut memiliki nilai sejarah penting bagi perjuangan bangsa dan Kota Surabaya. “Kami dari Komisi
