Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) rampung.Namun ada pagu rombongan belajar (rombel) di 43 SDN belum terpenuhi. Bila ditotal, sekolah tersebut kekurangan 1.000 siswa. Hal ini ditanggapi positif oleh legislator DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi D Surabaya Khusnul Khatimah menuturkan bahwa orang tua memegang kendali penuh atas pendidikan anak-anak. Ada kemungkinan
Sepanjang bulan Juni 2023, seremonial kelulusan atau beken disebut graduation di jenjang pendidikan TK, SD, SMP hingga SMA menjadi perbincangan di media sosial. Bagi sebagian netizen, jenjang pendidikan TK hingga SMA tidak membutuhkan seremonial wisuda apalagi lengkap dengan baju toga. Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi persoalan pendidikan ikut ambil bagian. Ketua Komisi D Khusnul
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) sudah memasuki tahapan pengumuman hasil seleksi jalur zonasi kota pada Sabtu 10 Juni 2023. Aduan warga mulai bermunculan. Terutama soal syarat umur peserta didik baru minimal 7 tahun. Zainudin warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran misalnya. Dia mengadu anaknya yang berusia 6 tahun 6 bulan
Satnarkoba Polrestabes Surabaya mengaku telah menangani 380 kasus narkotika selama Januari hingga Juni 2023. Maka BNNK Surabaya pun menginisiasi langkah preventif dengan fokus ke program kelurahan bersinar (kelurahan bersih Narkotika). Program kelurahan bersinar ini dipaparkan Singgih Dwi Katim Rehab BNNK Surabaya di hadapan pansus Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor
Satnarkoba Polrestabes Surabaya mengaku telah menangani 380 kasus narkotika selama Januari hingga Juni 2023. Maka BNNK Surabaya pun menginisiasi langkah preventif dengan fokus ke program kelurahan bersinar (kelurahan bersih Narkotika). Program kelurahan bersinar ini dipaparkan Singgih Dwi Katim Rehab BNNK Surabaya di hadapan pansus Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor
Soal polemik Pedagang Kaki Lima (PKL) depan Masjid Al-Akbar Surabaya (MAS), Komisi B DPRD Surabaya berusaha memberikan solusi. Wakil Ketua Komisi B Anas Karno meminta pengelolaan PKL MAS ini diserahkan kepada Dinkopdag. Usulan Anas ini senada dengan permintaan para PKL. Para PKL berharap masa depan PKL lebih mudah terpantau dan diberi pendampingan. “Ini supaya asas
Bulan Mei selalu menjadi momen peringatan betapa pendidikan itu penting, terlebih pendidikan untuk anak-anak. Sebagai pihak yang menggawangi informasi dan aspirasi dari dan untuk rakyat, Komisi D DPRD Surabaya terus mendorong warga Surabaya memperkuat pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketua Komisi D Khusnul Khotimah juga menekankan kutipan Al Ummu Madrasatul Ula. Bahwa sekolah pertama anak-anak
Walikota Surabaya Eri Cahyadi telah menyampaikan sebanyak 40 persen atau sekitar Rp 3 triliun APBD 2023 dialokasikan khusus untuk kemajuan UMKM. Maka tidak heran bila para anggota DPRD Surabaya kini makin serius menanyakan upaya apa saja yang akan digencarkan OPD untuk memajukan UMKM binaan. Pada rapat pansus laporan pertanggungjawaban Walikota Surabaya terkait anggaran 2022, anggota
Pansus anggota DPRD Surabaya kembali membaca dengan teliti laporan pertanggungjawaban Walikota akhir tahun anggaran 2022. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian. Salah satunya yakni soal pengaduan warga yang mengaku kesulitan melakukan pembayaran IMB. Salah satu anggota pansus, Ajeng Wira Wati menuturkan bahwa di Kecamatan Gubeng merupakan wilayah dengan jumlah warga terbanyak soal kepemilikan surat ijo.
Tahun ini, Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) memiliki rencana merevitalisasi empat pasar. Salah satunya, Pasar Tunjungan. Komisi B DPRD Surabaya meminta BUMD ini serius membenahi bangunan pasar. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah menuturkan, saat ini beberapa pasar di Surabaya dalam kondisi rusak. Bahkan, ada yang mangkrak karena rusak berat. “PDPS harus lebih kreatif mencari
