Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan meminta seluruh camat dan lurah mengawal implementasi pembangunan infrastruktur di perkampungan melalui Dana Kelurahan (Dakel) secara cermat. Pria yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota ini mengatakan total alokasi dana kelurahan di Surabaya pada 2025 mencapai sekitar Rp 509 miliar,

Band terkenal Indonesia, D’Masiv, menyita atensi publik setelah mendapat hak penamaan (naming rights) Halte TransJakarta  Petukangan Utara. Nama halte di Kawasan Jakarta Selatan tersebut kini resmi berubah menjadi ‘Petukangan D’Masiv’. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut hal tersebut sebagai inspirasi untuk memacu pendapatan non-tiket (non-fare box) bagi pengembangan transportasi publik di Surabaya. Selama

Ratusan bangunan liar di sekitaran Sungai Kalianak Surabaya sudah ditandai untuk segera dilakukan penertiban. Bangunan liar ini dinilai menjadi penghalang aliran sungai.  Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael mengatakan inilah upaya pemkot untuk menuntaskan masalah penyempitan aliran Sungai Kalianak.  Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju tahap normalisasi. Proses ini melibatkan sejumlah instansi terkait

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan memastikan bahwa efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak mengusik program bedah rumah.  “Efisiensi ini kami desak untuk tidak mengusik program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami sudah pastikan 2.068 rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun ini tetap dibedah,” kata Eri, Jumat (28/2/2025). Pria yang juga anggota Badan

Ketua Komisi A DPRD Surabaya menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, dengan mengajukan utang sebesar Rp 5,6 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).  Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sejumlah Rp12,3 triliun, dinilai masih kurang. Menurut Yona, sebelum keputusan terkait rencana utang ini diambil, Pemkot Surabaya harus

Persoalan banjir agaknya masih menjadi fokus kerja para anggota legislator Surabaya. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni berharap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiatif tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir yang kini diparipurnakan untuk dibahas menjadi raperda.  Politisi Golkar ini menyampaikan harapannya melalui raperda ini. Surabaya dapat mengatasi masalah banjir yang sering melanda kota, sekaligus menciptakan

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya memantau kegiatan Posga (Posyandu Keluarga) di POSGA MELATI RW 3, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung pada Senin (3/2/2025). Johari Mustawan menyampaikan pentingnya pemberian layanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Johari bersama Camat Wiyung Budiono, Lurah Babatan Hertika Vitra Hening, Kepala Puskesmas Wiyung dr. Suluh Raharjo, dan Ketua RW 3 Isnanto.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengingatkan pemkot terkait pentingnya kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Politisi Golkar ini menegaskan supaya pemkot siaga terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.  “Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang harus diantisipasi melalui langkah strategis. Juga edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat, ” kata Arif Fathoni, Senin (6/1/2025).  Ia juga menuturkan bahwa Pemkot

Anggaran penanganan banjir tahun 2025 telah disetujui Pemkot Surabaya. Anggaran senilai Rp 881 miliar ini disoroti oleh legislator DPRD Surabaya.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengkritisi anggaran tersebut. Sebab, anggaran senilai Rp 881 miliar ini dianggap belum memadai untuk menyelesaikan masalah banjir yang semakin parah di kota ini.  “Anggaran penanggulangan banjir

Surabaya telah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 sekolah. Program MBG yang merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 ini menuai respons dari legislatif Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, program ini jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. “Program makan bergizi gratis