Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya mendukung penertiban parkir liar di halaman toko modern, minimarket, restoran oleh pemkot. Dalam pernyataan resminya (14/6/2025) Ketua LHKP PDM Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah menyampaikan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang tertib, aman, ramah, dan adil bagi

Ketua DPRD Kota Surabaya mendukung pemerintah kota untuk menertibkan juru parkir liar sesuai regulasi. Adi Sutarwijono memastikan penertiban jukir liar sudah sesuai peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. “Maka kemudian DPRD ini sudah menetapkan regulasinya dalam Perda Pajak Daerah. Nah, tempat pajak parkir itu salah satunya di situ. Akan dicantumkan itu,” kata Adi, Senin

Komisi B Minta Pemkot Surabaya Optimalkan Tanah Aset untuk Tingkatkan PAD Komisi B DPRD Surabaya berharap Pemkot Surabaya mengoptimalkan tanah aset. Dalam hal ini untuk menunjang sektor pertumbuhan ekonomi. Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Faridz Afif menyampaikan, masih banyak tanah aset pemkot di wilayah Surabaya Utara yang belum dipergunakan. Afif mendorong supaya tanah aset

Kebijakan Pemkot Surabaya yang akan menonaktifkan NIK dan BPJS penderita TBC yang menolak berobat menuai kritik. Terutama kritik dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Michael Leksodimulyo mengkritik penonaktifan NIK dan BPJS Kesehatan milik penderita Tuberkulosis (TBC) yang tidak mau berobat rutin. Menurutnya sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) perlu

Bulan Mei selalu menjadi bulan selebrasi Hari Jadi Kota Surabaya. Segala perayaan diagendakan tiap tahun. Apakah selebrasi ini sudah sesuai dengan hakekat Hari Jadi Kota Surabaya? Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menilai perayaan HJKS sudah tergolong cukup baik karena tidak menyerap APBD. Tapi Machmud menegaskan, Hari Jadi Kota Surabaya harus bisa dirasakan

Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyoalkan bahwa marak pelaku curanmor berasal dari luar kota. Anggota Komisi A DPRD Surabaya imbau supaya Walikota lebih cermat dan punya data statistik. Cahyo Siswo Utomo menegaskan bahwa Walikota Eri harus mengantongi data statistik supaya ucapannya tidak cenderung diskriminatif dan menyudutkan kota/kabupaten lain. “Kalau soal itu, harus teliti, sudah ada data

Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kurang terawat dan cenderung redup terjadi di beberapa titik di Kota Pahlawan. Komisi C DPRD Surabaya minta pemkot tanggap dan bikin langkah konkret.  Kritik ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi C, Achmad Nurdjayanto. Ia menyayangkan, di tengah warga Surabaya menghadapi kenaikan angka kriminalitas, namun langkah konkret pemkot justru belum

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan meminta seluruh camat dan lurah mengawal implementasi pembangunan infrastruktur di perkampungan melalui Dana Kelurahan (Dakel) secara cermat. Pria yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota ini mengatakan total alokasi dana kelurahan di Surabaya pada 2025 mencapai sekitar Rp 509 miliar,

Band terkenal Indonesia, D’Masiv, menyita atensi publik setelah mendapat hak penamaan (naming rights) Halte TransJakarta  Petukangan Utara. Nama halte di Kawasan Jakarta Selatan tersebut kini resmi berubah menjadi ‘Petukangan D’Masiv’. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut hal tersebut sebagai inspirasi untuk memacu pendapatan non-tiket (non-fare box) bagi pengembangan transportasi publik di Surabaya. Selama

Ratusan bangunan liar di sekitaran Sungai Kalianak Surabaya sudah ditandai untuk segera dilakukan penertiban. Bangunan liar ini dinilai menjadi penghalang aliran sungai.  Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael mengatakan inilah upaya pemkot untuk menuntaskan masalah penyempitan aliran Sungai Kalianak.  Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju tahap normalisasi. Proses ini melibatkan sejumlah instansi terkait