Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di

Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk diketahui, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya senilai Rp516,896 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Menurut

Sebuah dokumen berisi daftar pungutan kepada warga viral di media sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan RT dan RW di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Yona meminta Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi memeriksa

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN dan pemerintah pusat memperhatikan waktu pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Jawa akibat gangguan teknis yang disebut terjadi di PLTU Paiton. Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan bahwa pemadaman listrik seharusnya tidak dilakukan pada jam-jam primer atau prime

Insiden maut di gorong-gorong Jalan Margorejo mendapat perhatian legislator PDI Perjuangan. Peristiwa yang menimpa lansia suami-istri tersebut menjadi titik balik agar seluruh proyek di ruang publik wajib dilengkapi pengamanan yang memadai. Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos., menegaskan bahwa aspek keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan drainase maupun gorong-gorong di

Kasus pengeroyokan yang menewaskan Thomas Julius Kristianto, siswa SMAN 11 Surabaya, memantik reaksi keras dari jajaran legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Polrestabes Surabaya yang bergerak cepat menangkap para tersangka. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap tuntas kasus ini dengan

Viral foto pocong yang mencuat di media sosial dan meresahkan warga Surabaya diyakini sebagai informasi hoaks hasil rekayasa digital menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai kasus tersebut menjadi peringatan penting mengenai masih rendahnya literasi digital masyarakat. Dia mengatakan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memberikan sejumlah catatan dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke 733. Mulai dari pelayanan publik, tata kelola parkir hingga pengelolaan sampah di Kota Pahlawan dievaluasi hingga lapisan terbawah. Evaluasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, sistem pengelolaan sampah, penertiban pedagang kaki lima (PKL), hingga Program Kampung Pancasila. “Pemkot

Uji Coba Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri Surabaya 2026 dimulai sejak 22 Mei hingga 28 Mei 2026. Orang tua diharap rampung memastikan titik lokasi rumah calon peserta didik terintegrasi sistem seleksi yang kini berbasis GPS dan peta digital. Setelah proses validasi data selesai, calon peserta didik dan orang tua diharapkan dapat lebih mudah melakukan

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, penunjukan Wakil Wali Kota Armuji sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota serta Syamsul Hariadi sebagai Plh Sekda menunjukkan kesiapan sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Anas menilai,