Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia menjadi momentum reflektif bagi jajaran legislatif Kota Pahlawan. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa pemenuhan tempat tinggal bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan instrumen perlindungan martabat dan hak asasi warga miskin perkotaan. Sebagai mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) yang mengawal langsung pengesahan Peraturan

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak Inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja (loker) di lingkungan Pemkot Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian lepas (THL) dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga terlibat penipuan dengan modus menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot. “Kasus ini tidak boleh berhenti

‎Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, merespons penetapan tiga anggota Direksi Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk masa jabatan 2026–2029.‎‎Penetapan tersebut didasarkan pada Hasil Seleksi Anggota Direksi Nomor: 11/PANSEL/VII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 yang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Surabaya. ‎Menurut Baktiono, PAM Surya Sembada merupakan perusahaan daerah yang

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan sejumlah warga yang mengaku kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem pendataan pemerintah. Temuan itu mencuat setelah Imam mendampingi sejumlah warga yang mengajukan keberatan ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Selasa (4/8/2026). Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi di kawasan Wonokromo

Sejumlah mall milik Pakuwon Group di Surabaya memasang pagar besi setinggi dua meter. Hal ini menjadi perbincangan luas di media sosial. Langkah pengamanan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari yang menilai sebagai bentuk antisipasi, hingga yang menganggapnya justru memperkuat kesan adanya ancaman keamanan di Kota Pahlawan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Machmud,

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat sistem pengendalian dan penanggulangan banjir secara terpadu, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota. Sekretaris Pansus Raperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir sekaligus Wakil Ketua Komisi C

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin turun ke lapangan dan menyampaikan temuannya melalui media sosial. Menurutnya, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperkuat fungsi pengawasan agar pelayanan publik tidak bergantung pada kontrol langsung wali kota.

Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari masyarakat setempat. Legislator DPRD mengingatkan agar sistem birokrasi harus sesuai prosedur. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat turun langsung bersama Camat Genteng memantau penertiban parkir. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis malam (09/07/2026) tersebut menyasar kawasan pusat keramaian di Kecamatan Genteng. Dengan menggunakan

Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di