Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo meminta pengawas pembangunan infrastruktur dilakukan kalangan ASN yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Hal ini mencegah adanya pemborosan keuangan.  Bila memakai jasa konsultan pengawas, ia khawatir cuma sekedar mencantumkan nama, tetapi kerjanya nihil.  “Ujung-ujungnya itu hanya kamuflase, hanya nama, tapi orangnya tidak ada. Atau bahkan satu konsultan pengawas

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo optimis pembebasan rumah warga untuk proyek pembangunan underpass Taman Pelangi segera tuntas. “Memang ada 22 persil, tapi ada 7 yang sudah terealisasi. Jadi sebenarnya hanya menunggu waktu saja karena mungkin harganya kurang pas,” kata Agoeng, Rabu (15/5/2024). Politisi Golkar itu meminta warga agar bisa bekerjasama karena proyek ini

Ketua Pansus BUMD Raperda PDAM, Anas Karno menyampaikan akan memilih narasumber profesional. Hal ini guna menyusun Raperda Peraturan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PDAM Surabaya. Menurut Anas Karno, PDAM merupakan aset warga Surabaya yang harus dijaga bersama. Maka dalam pembahasan Raperda Perumda maupun Perseroda tidak memandang dari segi profit (keuntungan) saja. Namun

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menerima aduan warga perumahan Gunung Anyar. Sebab belasan tahun mengangsur KPR warga tak kunjung mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah mereka. Bahkan, lokasi persil dan rumah tidak sama dengan dokumen. Maka Arif Fathoni pun meminta  DPRKPP untuk menunda izin perumahan tersebut. “Developer saat ini terus membangun. Jangan

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo menyoroti dilelangnya kembali pembangunan terowongan pejalan kaki Terminal Intermoda Joyoboyo – Kebun Binatang Surabaya atau underpass Joyoboyo.  Dalam LPSE Surabaya, proyek pembangunan underpass Joyoboyo dianggarkan Rp 32 M, padahal sebelumnya pembangunan itu ditaksir kisaran Rp 25 M.  Agoeng menyebutkan, dilelangnya kembali proyek ini bukan di momen yang pas

Banyak warga Kota Pahlawan yang menggadaikan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran ke rentenir. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mendorong pemkot harus hadir melalui Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU).  Menurut Fathoni, Pemkot Surabaya harus aktif membantu masyarakat supaya tidak semakin terlilit hutang ke rentenir.  “Fenomena ini muncul karena kebutuhan ekonomi

Persoalan reklame di Kota Pahlawan masih juga rumit. Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Partai Nasdem Imam Syafi’i mendesak, reklame yang tidak mau membayar pajak digergaji saja. Lalu potongan besinya dilelang.  Pernyataan ini disampaikan Imam Syafi’i saat menyikapi LKPJ Walikota Surabaya akhir tahun anggaran 2023 di sektor pendapatan.  Sektor pendapatan, lanjut Imam, memang mengalami kebaikan

Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat Mochamad Machmud mendukung kebijakan pemkot untuk menutup tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Ramadhan.  Meskipun nantinya akan ada yang merasa dirugikan, Machmud ingin warga kota yang terdiri dari berbagai agama ini bisa saling menghormati. “Menurut saya itu cukup bagus ya, dimana tempat hiburan selama ini memang sering menjadi

Penuntasan masalah banjir masih menjadi PR bagi Kota Surabaya. Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, salah satu penyebab genangan adalah fungsi drainase yang belum maksimal. Seperti banyak endapan yang akhirnya menyumbat saluran air.  Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar mengatakan, penuntasan titik banjir tidak akan rampung bila fungsi gorong-gorong tidak maksimal. Alasan itulah,