Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii menemukan anak dari keluarga dengan ekonomi sulit. Anak tersebut terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, salah satu anak yang ditemukan tersebut tercatat memiliki desil di atas 5. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak masuk kriteria penerima bantuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyoroti tingkat kebocoran air PDAM yang mencapai sekitar 36 persen tiap tahun. Hal ini terungkap dalam pembahasan PAK 2026. “Produksi air PDAM yang mengalir dan terpakai tapi tidak jadi uang itu 36 persen dari produksi,” kata Machmud, Kamis (3/9/2026). Machmud menyebutkan, kehilangan air tersebut dikonversikan dalam nilai
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai persoalan parkir tidak akan selesai hanya dengan menertibkan jukir atau mengejar setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aning, akar persoalan justru berada pada sistem hubungan antara jukir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang belum transparan. Ia menyoroti aplikasi parkir yang saat ini lebih banyak diarahkan
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta pengawasan terhadap proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong diperketat. Alif menegaskan, pengawasan proyek jangan menunggu ada korban. Hal ini disampaikan Alif pasca Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Dalam sidak tersebut, Eri menemukan pengaspalan jalan pascapengerjaan saluran terlambat
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi langkah Bea Cukai dan Pemkot Surabaya memusnahkan 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar Rp64,2 miliar. Menurut dia, pemberantasan rokok ilegal perlu dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih dekat ke masyarakat agar peredarannya semakin sulit masuk ke pasar. “Pemusnahan ini menunjukkan kerja bersama antara pemerintah, Bea Cukai
Temuan limbah medis di Exit Tol Tambaksumur, Sidoarjo menyeret nama RSUD Eka Candrarini. Komisi D DPRD Surabaya terus menelusuri dan memastikan pengelolaan limbah di rumah sakit milik Pemkot Surabaya tersebut berjalan sesuai prosedur. Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya menemukan sejumlah kejanggalan pada limbah yang ditemukan di lokasi. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Michael Leksodimulyo
Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia menjadi momentum reflektif bagi jajaran legislatif Kota Pahlawan. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa pemenuhan tempat tinggal bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan instrumen perlindungan martabat dan hak asasi warga miskin perkotaan. Sebagai mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) yang mengawal langsung pengesahan Peraturan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak Inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja (loker) di lingkungan Pemkot Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian lepas (THL) dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga terlibat penipuan dengan modus menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot. “Kasus ini tidak boleh berhenti
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, merespons penetapan tiga anggota Direksi Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk masa jabatan 2026–2029.Penetapan tersebut didasarkan pada Hasil Seleksi Anggota Direksi Nomor: 11/PANSEL/VII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 yang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Surabaya. Menurut Baktiono, PAM Surya Sembada merupakan perusahaan daerah yang
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan sejumlah warga yang mengaku kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem pendataan pemerintah. Temuan itu mencuat setelah Imam mendampingi sejumlah warga yang mengajukan keberatan ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Selasa (4/8/2026). Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi di kawasan Wonokromo
