Anggaran penanganan banjir tahun 2025 telah disetujui Pemkot Surabaya. Anggaran senilai Rp 881 miliar ini disoroti oleh legislator DPRD Surabaya.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengkritisi anggaran tersebut. Sebab, anggaran senilai Rp 881 miliar ini dianggap belum memadai untuk menyelesaikan masalah banjir yang semakin parah di kota ini.  “Anggaran penanggulangan banjir

Surabaya telah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 sekolah. Program MBG yang merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 ini menuai respons dari legislatif Kota Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, program ini jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. “Program makan bergizi gratis

Tidak lama lagi Pemerintah Kota Surabaya akan meresmikan sekaligus membuka operasional pelayanan kesehatan RSUD Eka Candrarini yang terletak di Jalan Medokan Asri Tengah, Kecamatan Rungkut. Namun, penamaan RSUD tersebut masih menyisakan pertanyaan besar.  Anggaran pembangunan gedung dan pengadaan seluruh fasilitas RSUD ‘Eka Candrarini’ bersumber dari anggaran APBD Kota Surabaya senilai Rp 494 miliar.  Anggota Komisi

Banjir rob di kawasan Kalianak hampir terjadi setiap tahun. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto menyarankan pemkot membangun bozem vertikal.  “Banjir rob di Kalianak terjadinya memang sudah menahun, bahkan langganan tiap tahun. Belum lagi ketika musim hujan pasti akan menjadi masalah sosial di warga, yaitu banjir,” kata Nurdjayanto, Jumat (6/12/2024). Legislator dari Partai Golkar

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengatakan Surabaya sebagai Kota Pahlawan sudah seharusnya menjadi pelopor dalam menghargai jasa para pahlawan. Minimal, tidak mensejajarkan makam WR Supratman degan tempat pembuangan sampah sementara.  “Saya menyampaikan kepada pemkot melalui dinas terkait beberapa kali, Surabaya harusnya jadi pelopor dalam menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya memperhatikan

Legislator DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menuturkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pahkawan meningkat. Ia belum merinci persentasenya. “Kami sudah rapat  dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarha Berencana (DP3APPKB). Kami menyampaikan menurut data ternyata jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, tapi fluktiatif dan kecenderungan

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) pada Selasa (5/11/2024)  siang. Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan rapat paripurna ini menindaklanjuti hasil rapat badan musyawarah (Bamus) minggu lalu. “Bahwa ada surat masuk di periode  yang sebelumnya yang belum pernah dibahas pada bulan Juni-Juli lalu,” kata Bahtiyar

Insiden yang terjadi pada pengunjung tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) menjadi sorotan legislator DPRD Surabaya. Lokasi yang menjual minuman beralkohol ini diharapkan juga menyediakan ‘jokey’ kendaraan untuk pengunjung.  Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Nyoto prihatin atas insiden para pengunjung RHU yang nekat mengemudikan kendaraannya meski dalam kondisi mabuk. Menurutnya, berkendara dalam kondisi

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni turut mengkritisi kebijakan pemkot yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak melalui BPR Surya Artha Utama (BPR SAU).  Arif Fathoni menilai, kebijakan ini dianggap sebagai keengganan Pemkot Surabaya dalam membesarkan BUMD milik pemkot sendiri. Padahal, BPR SAU merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya.  Bahkan, lanjut

DPRD Kota Surabaya menerima kunjungan dari Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Senin (12/10/2024).  Kunjungan ini membawa maksud koordinasi, khususnya dengan anggota DPRD Surabaya yang baru dilantik.  “Kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai titik-titik rawan korupsi yang perlu dihindari dalam menjalankan tugas dan fungsi