Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun. DPRD Surabaya menyebut, pembahasan RAPBD 2027 akan dilakukan secara bertahap mulai Oktober hingga November 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiar Rifai, mengatakan penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi salah satu tahapan awal

Pasca temuan larva (belatung) pada jeruk dalam MBG di SDN Tandes Kidul 1, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, mendorong investigasi menyeluruh. Dia juga menyoroti kasus keracunan MBG di salah satu sekolah di wilayah Wiyung. Menurut Michael, investigasi tidak cukup hanya berhenti pada temuan makanan yang bermasalah. Penelusuran harus dilakukan

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta Tim SAR gabungan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap data manifes penumpang dan awak KMP Virgo Transport 08 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9/2026). Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi bahwa kapal yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin itu mengangkut sekitar 243 penumpang. Menurut

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memperjelas indikator pembinaan Kampung Pancasila bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat. Dia mengatakan keberadaan Kampung Pancasila harus membawa perubahan yang bisa dirasakan warga. Karena itu, ASN yang mendapat tugas membina wilayah tidak cukup hanya

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membangun sistem pemutakhiran data yang lebih aktif, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga. Menurut Cahyo, ketika data kependudukan telah menjadi dasar berbagai pelayanan publik, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak warga yang telah memiliki dokumen administrasi

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii menemukan anak dari keluarga dengan ekonomi sulit. Anak tersebut terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, salah satu anak yang ditemukan tersebut tercatat memiliki desil di atas 5. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak masuk kriteria penerima bantuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyoroti tingkat kebocoran air PDAM yang mencapai sekitar 36 persen tiap tahun. Hal ini terungkap dalam pembahasan PAK 2026. “Produksi air PDAM yang mengalir dan terpakai tapi tidak jadi uang itu 36 persen dari produksi,” kata Machmud, Kamis (3/9/2026). Machmud menyebutkan, kehilangan air tersebut dikonversikan dalam nilai

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai persoalan parkir tidak akan selesai hanya dengan menertibkan jukir atau mengejar setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aning, akar persoalan justru berada pada sistem hubungan antara jukir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang belum transparan. Ia menyoroti aplikasi parkir yang saat ini lebih banyak diarahkan

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta pengawasan terhadap proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong diperketat. Alif menegaskan, pengawasan proyek jangan menunggu ada korban. Hal ini disampaikan Alif pasca Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Dalam sidak tersebut, Eri menemukan pengaspalan jalan pascapengerjaan saluran terlambat

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi langkah Bea Cukai dan Pemkot Surabaya memusnahkan 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar Rp64,2 miliar. Menurut dia, pemberantasan rokok ilegal perlu dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih dekat ke masyarakat agar peredarannya semakin sulit masuk ke pasar. “Pemusnahan ini menunjukkan kerja bersama antara pemerintah, Bea Cukai