Sebagai kota metropolitan, Surabaya masih punya banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satu masalah nyata adalah banjir tahunan yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, DPRD Surabaya menyusun raperda pengendalian dan penanggulangan banjir. Regulasi tersebut ditetapkan menjadi raperda usulan prakarsa dewan dalam sidang paripurna Senin (16/1/2023). Juru bicara Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak sekali saksi bisu sejarah. Hingga hari ini, terdapat 266 cagar budaya yang berada di Kota Pahlawan. Di antara ratusan cagar budaya tersebut, 13 cagar budaya masuk dalam kategori tingkat nasional dan satu cagar budaya masuk tingkat provinsi.  Kabar baiknya, pelestarian cagar budaya di Surabaya

Penghujung tahun 2022 tersisa beberapa hari lagi. Meski demikian, masih ada beberapa titik pembangunan saluran air di Surabaya yang belum tuntas. Hal ini membuat Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan merasa pesimis proyek-proyek tersebut bisa rampung sebelum tutup buku di akhir tahun 2022. Menurut Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Endy Suhadi mengungkapkan penyebab tidak

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada berencana menaikkan tarif pemakaian air mulai tahun depan. Kenaikan tarif ini menyusul dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se – Jawa Timur tahun 2022. Menurut keterangan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi,

Menjelang penghujung tahun 2022, perusahaan-perusahaan plat merah mengusulkan kenaikan tarif layanannya. Setelah PDAM Surya Sembada, kini giliran PD Rumah Potong Hewan Surabaya juga mengusulkan kenaikan tarif jasanya. Usulan kenaikan tarif pemotongan hewan tersebut kini telah diajukan pada Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian. Usulan kenaikan tarif pemotongan hewan di RPH Surabaya terbilang cukup signifikan.

Kabar bahagia bagi para pengurus kampung se-Surabaya. Mulai tahun depan, para pengurus kampung seperti Ketua RT, Ketua RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) akan menerima BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi salah satu apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada para ujung tonggak pelayanan publik di tingkat kampung tersebut. Rencana pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada para

Perhatian DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terhadap para Kader Surabaya Hebat (KSH) memang tidak main-main. Baru-baru ini, DPRD Surabaya memastikan bahwa insentif yang diterima para kader setiap bulannya akan naik mulai tahun depan. Kabar bahagia ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah usai menggelar rapat hearing, Senin (24/10/2022). “Insentif saat ini

Beberapa bulan menjelnag akhir tahun 2022, DPRD Surabaya tengah disibukkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2023. Semua komisi tengah membahas rancangan APBD di setiap pos yang dibidanginya. Termasuk Komisi B. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, sebagai mitra Pemerintah Kota Surabaya,

Keberadaan Pasar Induk Sidotopo kini dipersoalkan oleh Komisi B DPRD Surabaya. Bukan tanpa alasan, komisi yang membidangi perekonomian kota tersebut menilai Pasar Induk Sidotopo bisa mengancam eksistensi para pedagang buah di dekatnya, tepatnya di kawasan Tanjungsari. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Hj. Luthfiyah. Menurutnya, keberadaan pasar induk tersebut tidak selaras dengan

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono beserta rombongan Komisi D DPRD Surabaya membuka event Indonesia Vintage Festival 4, Jumat (23/9/2022). Menjadi bukti bahwa DPRD Surabaya senantiasa mendukung pergerakan warga Surabaya demi memulihkan kembali perekonomian Kota Pahlawan. Indonesia Vintage Festival merupakan ajang pertemuan kolektor dan komunitas barang antik se-Indonesia hingga manca negara. Event ini diinisiasi oleh anak-anak