Telah bertahun-tahun lamanya Surabaya menjadi mercusuar pelayanan publik yang prima di Jawa Timur. Beragam inovasi seperti mal pelayanan publik hingga pelayanan berbasis digital telah diciptakan agar seluruh warga bisa merasakan manfaatnya. Namun sayang, citra positif itu sedikit tercoreng akibat ulah oknum di salah satu kelurahan. Oknum kelurahan tersebut dinilai mengeluarkan kata-kata kurang mengenakkan kepada warga
Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya telah mengetuk palu tanda disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Perda tersebut menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang dinilai telah tidak representatif terhadap kondisi saat ini. Sejatinya, usulan Raperda tentang penyelenggaraan Perpustakaan ini telah mencuat sejak pertengahan tahun
Kasus dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum Satpol PP menjadi perhatian utama DPRD Surabaya. Buntu dari mencuatnya kasus tersebut, Komisi A DPRD Surabaya memanggil Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christijanto untuk memberikan keterangan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Khrisna meminta kasus ini segera diusut tuntas. Selain itu, ia juga mendorong Satpol PP
Aspek keamanan dan keselamatan di pasar tradisional kerap menjadi satu hal yang luput dari perhatian. Benar saja, Komisi B DPRD Surabaya menemukan kondisi memprihatinkan di beberapa pasar tradisional di Surabaya. Terutama terkait potensi terjadinya kebakaran di pasar-pasar tersebut. Salah satu hal yang disoroti oleh Komisi B DPRD Surabaya ialah ketersediaan Alat pemadam Api Ringan (APAR).
Usai diterpa isu tak sedap terkait dugaan penjualan barang hasil penertiban oleh oknum Satpol PP, kini Pemerintah Kota Surabaya kembali dikejutkan dengan adanya isu mafia perizinan. Kabar yang beredar diduga ada mafia perizinan yang melibatkan oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. Kabar tak sedap
Masyarakat Surabaya digemparkan dengan penemuan sapi yang terjangkiti virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di beberapa daerah di Jawa Timur. Pasalnya, daging sapi yang terjangkiti penyakit ini berbahaya bila dikonsumsi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya bertindak langsung guna mengantisipasi meluasnya polemik ini. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan
Petang tadi, Senin (25/4/2022) puluhan anak-anak yatim piatu berbondong-bondong datang ke Gedung DPRD Surabaya. Meski mengenakan masker, raut wajah ceria tetap bisa terlihat dengan jelas dari mereka. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang istimewa. Mereka akan berbuka puasa bersama dengan para Anggota DPRD Surabaya. Menggelar kegiatan buka puasa bersama serta menyantuni anak-anak yatim piatu
DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna pembacaan laporan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya tahun 2021, Kamis (14/4/2022). Pansus menilai kinerja Pemerintah Kota Surabaya tahun lalu telah baik. Meski dinilai baik, namun ada beberapa catatan dari pansus yang menjadi kekurangan dan harus dibenahi di tahun berikutnya. Untuk itu, Anggota pansus, Abdul Ghoni Muklas Ni’am membacakan
Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang mulai melarang penggunaan kantong belanja dari plastik. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Surabaya. Isu tentang lingkungan memang bukan hal yang baru. Dampak dari menumpuknya sampah plastik yang membutuhkan ratusan tahun untuk dapan terurai telah ada di depan mata. Namun, hanya sedikit kota yang berani pasang
Keberadaan reklame dengan ukuran 2 x 4 meter dan tinggi 6 meter di Jalan Jolotundo, Pacar Keling menuai keluhan dari warga sekitar. Warga menilai, reklame tersebut bisa membahayakan bangunan rumah di sekitarnya. Untuk itu, Komisi C DPRD Surabaya memanggil pihak-pihak terkait. Mulai dari warga, Bapenda atau Badan Penerimaan Daerah Kota Surabaya, Dinas PUPR Cipta Karya,
