Surabaya telah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 sekolah. Program MBG yang merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 ini menuai respons dari legislatif Kota Surabaya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, program ini jangan sampai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
“Program makan bergizi gratis ini jangan sampai dibebankan ke APBD Kabupaten/kota,” kata Baktiono dalam keterangan kepada awak media, Rabu (15/1/2025).
Politisi PDIP ini merujuk pada surat dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota diharapkan turut menyiapkan program tersebut.
Baktiono menilai, jika MBG diterapkan di Surabaya, anggarannya sangat besar yakni mencapai 1,1 triliun rupiah. Nilai ini setara dengan 10 persen dari APBD Kota Surabaya.
“Jika APBD sampai digunakan untuk program makan bergizi gratis ini, maka itu akan mempengaruhi postur anggaran di kota Surabaya,” imbuh Baktiono.
Baktiono menyarankan agar program ini tetap berjalan, tetapi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau ini diterapkan, silahkan, tetapi memakai APBN agar masyarakat dapat menerima manfaat tanpa membebani APBD,” jelasnya.
Baktiono juga menekankan, makanan bergizi yang disalurkan harus memiliki standar dan kualitas yang baik.
“Warga masyarakat di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Indonesia bagian Utara, itu pasti ada perbedaan. Namun, kualifikasi gizi harus tetap standar,” terangnya.
Selain itu, Baktiono juga meminta agar program ini melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di setiap wilayah, namun tanpa ada praktik monopoli.
“Sekarang kan kesannya ada monopoli beberapa catering yang ditunjuk,” ungkap Baktiono.
Ia juga menyarankan agar kantin di sekolah-sekolah dilibatkan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang tepat.
“Itu agar makanan yang disediakan di sekolah bisa bergizi dengan baik,” jelasnya.
Baktiono menjelaskan bahwa jika program MBG diterapkan dengan konsep gotong-royong, maka semua pihak harus terlibat, bukan hanya pemerintah kabupaten/kota.
“Program ini untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak di kota Surabaya, jadi pemerintah provinsi Jawa Timur juga harus ikut berkontribusi,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak, namun perlu ada pengaturan yang cermat agar tidak membebani keuangan daerah.
Baktiono memberikan usul. Ia menyarankan pembagian anggaran yang lebih rasional, dengan 60 persen dana berasal dari pemerintah pusat, 30 persen dari pemerintah provinsi Jawa Timur, dan 10 persen dari pemerintah kabupaten/kota.
“Itu baru masuk akal dan rasional,” pungkasnya. (Nor)

Leave feedback about this