Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Soroti Anggaran Penanganan Banjir
Perspektif

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Soroti Anggaran Penanganan Banjir

Anggaran penanganan banjir tahun 2025 telah disetujui Pemkot Surabaya. Anggaran senilai Rp 881 miliar ini disoroti oleh legislator DPRD Surabaya. 

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengkritisi anggaran tersebut. Sebab, anggaran senilai Rp 881 miliar ini dianggap belum memadai untuk menyelesaikan masalah banjir yang semakin parah di kota ini. 

“Anggaran penanggulangan banjir untuk 2025 hanya naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya Rp 776 miliar. Padahal jika kita ingin benar-benar menyelesaikan masalah banjir di Surabaya, anggaran ini harus ditambah secara signifikan,” kata Aning, Jumat (17/1/2025). 

Politisi PKS ini menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 441 miliar dialokasikan untuk penanganan banjir skala pemukiman. Sedangkan Rp 440 miliar untuk penanganan banjir skala kota. 

Meski demikian, ia menilai jumlah tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan genangan yang tersebar di berbagai titik di Kota Pahlawan. 

“Di daerah pemilihan (dapil) saya, Surabaya 3, yang mencakup 7 kecamatan, terdapat lebih dari 2.061 titik banjir berdasarkan hasil pengaduan di Musrenbang,” tuturnya.

Ia juga menyoroti perlunya pemetaan yang lebih sistematis untuk menentukan prioritas dalam penanganan banjir. Sebab, beberapa wilayah di Surabaya Timur memiliki lebih dari 200 titik banjir.

“Kalau satu titik banjir saja membutuhkan Rp500 juta, bisa dibayangkan berapa anggaran yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan semua titik banjir di Surabaya,” tambah Aning.

Aning mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pengerukan muara dan hulu sungai, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir. 

“Jika muara sungai tidak dikeruk, air akan meluap karena daya tampungnya sudah penuh. Hal ini harus segera diselesaikan agar tidak terkendala masalah kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” tegasnya.

Aning menyinggung alokasi anggaran sebesar Rp 6,3 triliun yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur di Surabaya, yang mencakup rencana pembangunan RSUD Surabaya Selatan. 

Aning berharap Pemkot Surabaya dapat memprioritaskan penanganan banjir di atas proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan rumah sakit atau infrastruktur jalan.

“Banjir adalah persoalan darurat. Jika ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat luas bagi warga kota,” pungkas Aning. (Nor) 

    Leave feedback about this

    • Quality
    • Price
    • Service

    PROS

    +
    Add Field

    CONS

    +
    Add Field
    Choose Image
    Choose Video
    X