Bulan Mei selalu menjadi bulan selebrasi Hari Jadi Kota Surabaya. Segala perayaan diagendakan tiap tahun. Apakah selebrasi ini sudah sesuai dengan hakekat Hari Jadi Kota Surabaya? Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machmud menilai perayaan HJKS sudah tergolong cukup baik karena tidak menyerap APBD. Tapi Machmud menegaskan, Hari Jadi Kota Surabaya harus bisa dirasakan
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menyoalkan bahwa marak pelaku curanmor berasal dari luar kota. Anggota Komisi A DPRD Surabaya imbau supaya Walikota lebih cermat dan punya data statistik. Cahyo Siswo Utomo menegaskan bahwa Walikota Eri harus mengantongi data statistik supaya ucapannya tidak cenderung diskriminatif dan menyudutkan kota/kabupaten lain. “Kalau soal itu, harus teliti, sudah ada data
Kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kurang terawat dan cenderung redup terjadi di beberapa titik di Kota Pahlawan. Komisi C DPRD Surabaya minta pemkot tanggap dan bikin langkah konkret. Kritik ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi C, Achmad Nurdjayanto. Ia menyayangkan, di tengah warga Surabaya menghadapi kenaikan angka kriminalitas, namun langkah konkret pemkot justru belum
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan meminta seluruh camat dan lurah mengawal implementasi pembangunan infrastruktur di perkampungan melalui Dana Kelurahan (Dakel) secara cermat. Pria yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota ini mengatakan total alokasi dana kelurahan di Surabaya pada 2025 mencapai sekitar Rp 509 miliar,
Band terkenal Indonesia, D’Masiv, menyita atensi publik setelah mendapat hak penamaan (naming rights) Halte TransJakarta Petukangan Utara. Nama halte di Kawasan Jakarta Selatan tersebut kini resmi berubah menjadi ‘Petukangan D’Masiv’. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut hal tersebut sebagai inspirasi untuk memacu pendapatan non-tiket (non-fare box) bagi pengembangan transportasi publik di Surabaya. Selama
Ratusan bangunan liar di sekitaran Sungai Kalianak Surabaya sudah ditandai untuk segera dilakukan penertiban. Bangunan liar ini dinilai menjadi penghalang aliran sungai. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael mengatakan inilah upaya pemkot untuk menuntaskan masalah penyempitan aliran Sungai Kalianak. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju tahap normalisasi. Proses ini melibatkan sejumlah instansi terkait
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan memastikan bahwa efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak mengusik program bedah rumah. “Efisiensi ini kami desak untuk tidak mengusik program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami sudah pastikan 2.068 rumah tidak layak huni (Rutilahu) tahun ini tetap dibedah,” kata Eri, Jumat (28/2/2025). Pria yang juga anggota Badan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, dengan mengajukan utang sebesar Rp 5,6 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sejumlah Rp12,3 triliun, dinilai masih kurang. Menurut Yona, sebelum keputusan terkait rencana utang ini diambil, Pemkot Surabaya harus
Persoalan banjir agaknya masih menjadi fokus kerja para anggota legislator Surabaya. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni berharap Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiatif tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir yang kini diparipurnakan untuk dibahas menjadi raperda. Politisi Golkar ini menyampaikan harapannya melalui raperda ini. Surabaya dapat mengatasi masalah banjir yang sering melanda kota, sekaligus menciptakan
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya memantau kegiatan Posga (Posyandu Keluarga) di POSGA MELATI RW 3, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung pada Senin (3/2/2025). Johari Mustawan menyampaikan pentingnya pemberian layanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Johari bersama Camat Wiyung Budiono, Lurah Babatan Hertika Vitra Hening, Kepala Puskesmas Wiyung dr. Suluh Raharjo, dan Ketua RW 3 Isnanto.
