Akhir tahun yang beriringan dengan momen libur sekolah, Hari Natal dan Tahun Baru 2026 mustinya menjadi puncak upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aset pemkot sebagai jujugan wisata. Namun, DPRD Surabaya menilai sektor pariwisata Surabaya kembali diuji oleh realitas fiskal yang semakin ketat. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah memperketat efisiensi
DPRD Surabaya menggodok konsep Raperda Kampung Cerdas. Ketua Pansus Raperda, Azhar Kahfi menegaskan komitmen untuk menghadirkan modernisasi layanan hingga tingkat kampung. Raperda ini, kata dia, diarahkan agar seluruh kampung mampu berkembang mengikuti zaman tanpa menciptakan kesenjangan antarkawasan. “Semangat raperda ini mendorong kampung-kampung di Surabaya itu bisa berbenah lebih modern,” kata Kahfi usai rapat pansus, Selasa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Surabaya terkait persoalan Apartemen Bale Hinggil pada Selasa (16/12/2025) terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak utama yang berkepentingan tidak hadir meski telah menerima undangan resmi. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan rapat hearing dijadwalkan mulai pukul 12.00 WIB dan telah dihadiri sejumlah
Harga sejumlah komoditas pangan mulai naik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini seolah menjadi siklus yang berulang setiap tahun. Kenaikan harga komoditas pangan tersebut dipicu oleh berbagai faktor yang berpengaruh pada permintaan dan pasokan barang. Merespons situasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kota Pahlawan berada dalam
Sebuah video viral memperlihatkan oknum Satpol PP Surabaya meminta setoran (pungli) terhadap pedagang kaki lima. Ketua Komisi A DPRD Surabaya menegaskan sanksi berat penting untuk efek jera. Yona Bagus Widyatmoko mengatakan bahwa setiap aparatur negara, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Yona menegaskan, sanksi yang dijatuhkan,
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025). “Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,”
Komisi C DPRD Surabaya akan sidak lapangan untuk memastikan tidak ada praktik pinjam KTP dalam proyek pembangunan yang dikerjakan kontraktor di Kota Pahlawan. Langkah ini guna menjamin para pekerja memang benar ber-KTP Surabaya, sesuai ketentuan pemkot. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menegaskan inspeksi mendadak ini tanpa tanpa pemberitahuan sebelumnya agar kondisi di lapangan
Berani menolak suap dan gratifikasi merupakan salah satu upaya memupuk sikap anti korupsi. Dalam pemerintahan, kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus berani menolak
Fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) di Jeruk, Kecamatan Lakarsantri dinilai masih minim fasilitas. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta menyoroti kekurangan fasilitas Air Blast Freezer (ABF) di RPU tersebut. Meski pengelolaan telah resmi diserahkan kepada BUMD PT RPH Kota Surabaya (Perseroda), RPU ini bahkan tidak memiliki peralatan freezer. Padahal alat ini sangat vital
Semua pemerintah kota/kabupaten di Indonesia kini berlomba-lomba untuk menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke wilayah mereka. Sebab, investasi membawa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk Kota Surabaya yang sudah sejak lama menjadi magnet investasi utama dikarenakan modal infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi, dan sumber daya manusia yang
