DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya telah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menjelaskan bahwa pembahasan Raperda P-APBD telah dilakukan sejak 11-29 Agustus 2025 melalui rapat Badan Musyawarah, paripurna, fraksi, hingga komisi. “Total Penerimaan
Tutur katanya lugas dan sikap yang tenang menjadi karakter Yona Bagus Widyatmoko saat memimpin rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya. Tidak banyak yang tahu bahwa lelaki kelahiran 6 November 1976 ini bukan hanya seorang politisi. Yona juga pengusaha tangguh sekaligus atlet jujitsu yang telah mengantongi DAN II sabuk hitam yang menjadi simbol pengabdian
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dianggap punya kewajiban untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i saat membuka workshop ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Imam mencontohkan, salah satu Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang memiliki potensi meningkatkan PAD
Momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai sejumlah intrik. Selain bendera terbalik di Balai Kota, pengibaran bendera bajak laut One Piece di sejumlah wilayah menuai sorotan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pemkot bersikap tegas jika fenomena serupa ditemukan di Kota Pahlawan. “Kalau ditemukan di Surabaya, pemkot harus bertindak tegas. Jangan sampai
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menyoroti insiden bendera merah putih terbalik saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota Surabaya, Sabtu (17/8). Yona meyakini bahwa peristiwa itu murni ketidaksengajaan dan meminta masyarakat tidak menyalahkan paskibraka. “Jangan dibesar-besarkan dan jangan juga menghakimi adik-adik paskibra. Mereka generasi muda yang kelak meneruskan estafet
Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, dalam paparannya saat menjadi narasumber worshop bertajuk ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Rio mengatakan, aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, melainkan
Berbagai fraksi memberikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Termasuk juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i yang menyoroti pinjaman Rp 452 miliar. Imam Syafi’i mengatakan, pinjaman Rp 452 miliar tersebut berpotensi membengkak menjadi Rpc503 miliar dengan bunga. Ia meminta pemkot dan DPRD Surabaya membahas detail pinjaman bersama Direksi Bank Jatim. “Kami ingin memastikan waktu
Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 memunculkan banyak catatan. Salah satunya soal rencana pinjaman daerah senilai Rp 452 miliar. Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, S.T., M.H., menegaskan bahwa Pemkot harus menggunakan dana pinjaman sesuai feasibility study (FS) dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum akhir 2025. “Kami
Meski terkenal sebagai kota bisnis dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Surabaya juga memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Termasuk taman-taman kota yang ada di Kota Pahlawan Salah satu taman yang sedang hype dan menarik untuk dikunjungi adalah Taman Harmoni yang dulu dikenal sebagai Taman Hutan Kota Keputih. Taman Harmoni menyimpan cerita menarik dari
Bulan Juli 2025 ini menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan jam malam anak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam bagi Anak di Surabaya. Dalam konteks surat edaran ini, anak didefinisikan belum berusia 18 tahun. Selama jam malam, yakni setelah pukul 22.00 WIB hingga pukul
