DPRD Kota Surabaya bersama pemkot telah menetapkan APBD murni 2024 senilai Rp 12,3 triliun pada Kamis (15/8/2024). Nilai besar itu bakal difokuskan untuk membangun bidang kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Sidang digelar di ruang utama lantai 3 gedung DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso. Dalam sidang tersebut Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga ingin meningkatkan kualitas UMKM.
Fraksi Partai Demokrat-Nasdem Surabaya ikut bersuara terkait penetapan APBD Surabaya 2025 yang dimajukan. Biasanya APBD ditetapkan di tanggal 10 November, tahun ini dimajukan di tanggal 15 Agustus, sebelum pelantikan anggota legislatif baru periode 2024-2029. Juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i menuturkan bahwa pihaknya sepakat bila penetapan APBD 2025 tidak menabrak aturan. Sebab, lanjut Imam, dasar
DPRD Kota Surabaya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. Raperda itu kini sudah sah menjadi perda dan akan menjadi acuan dalam tiap kali perumusan RPJMD di Kota Pahlawan. Rapat paripurna yang digelar Kamis (4/7/2024) ini seluruh fraksi menyetujui penyusunan RPJPD tersebut. Hampir semua langsung menyerahkan pandangan
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menemukan oknum jukir yang mematok tarif parkir mobil Rp 35 ribu saat inspeksi mendadak (sidak) di sekitaran Kebun Binatang Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tindakan walikota sudah benar. Sebagai kepala eksekutif pemerintahan, walikota harus memastikan terlaksananya peraturan yang telah ada yakni Perda Parkir Tepi Jalan. Jika ada
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya untuk menertibkan depo peti kemas yang ada di area Kota Pahlawan. Hal ini guna menyambut Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) supaya tidak mengalami kemacetan akut seperti di DKI Jakarta. Upaya penertiban depo peti kemas harus dilakukan sejak dini. Bila nanti IKN berpindah
Idhul Adha 1445 H ini Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran OPD dan BUMD menyalurkan sebanyak 83 ekor sapi. Daging sapi kurban ini dibagikan ke masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren, yayasan yatim piatu, yayasan sosial, keagamaan kemasyarakatan dan sebagainya. “Alhamdulillah sudah terdistribusi ke masyarakat dengan baik dan jumlah ini meningkat lebih baik
Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah (PD) Kebun Binatang Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Rapat ini membahas adanya pengerjaan proyek terowongan bawah tanah penghubung antara Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) dengan KBS. Proyek yang dijadwalkan mulai tanggal 15 Juni – 11 Oktober 2024 diramalkan bakal menguntungkan pihak KBS. Pasalnya, aksesbilitas
Komisi B DPRD Kota Surabaya membuka hearing pengaduan warga terhadap perlakuan kasar pihak leasing saat melakukan penarikan unit motor. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pihak leasing tidak boleh semena-mena kepada debitur. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B Anas Karno. Menurutnya, baik saat penagihan maupun saat penanganan wanprestasi, pihak leasing diharap hati-hati dan tidak berlaku
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menyebut pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan jauh dari target. Dari target pendapatan Rp 140 miliar, selama empat bulan capaian DPRKPP cuma 9,7 persen. “Jadi belum mencapai 35 persen,” kata Baktiono, Rabu (15/5). Politisi PDIP ini menegaskan DPRKPP harus meningkatkan pendapatannya. Terutama di sektor IMB high
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni bersama anggota komisi lainnya memutuskan beberapa solusi untuk menengahi persoalan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang terjadi di perumahan elit Darmo Hill. Menurutnya, pihak kelurahan harus segera turun tangan memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola PSU di Perumahan Darmo Hill RT 04 RW 05, Kelurahan/ Kecamatan Dukuh Pakis. “Hari ini
