Nasib puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Waduk Unesa kembali menjadi sorotan. Setelah hampir delapan bulan kehilangan tempat berjualan. Para pedagang meminta Pemkot Surabaya memberikan ruang usaha sementara sembari menunggu kepastian pemanfaatan lahan milik PT SAS. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Surabaya yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Mochammad
Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Fraksi Gerindra menegaskan, regulasi tersebut harus mampu melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan warga mendapatkan layanan sanitasi yang layak dengan biaya terjangkau. “Pengelolaan air limbah domestik menjadi bagian penting untuk
Kasus perundungan terhadap anak penyandang disabilitas yang berujung meninggal dunia turut disoroti anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dr Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes menilai peristiwa tersebut menjadi tamparan bagi Surabaya yang selama ini menyandang predikat sebagai kota ramah anak. “Kasus korban difabel hingga meninggal karena korban bullying sangat mencederai nama Surabaya kota ramah dan layak
Penertiban Pedagang Kaki Lima masih menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Pedagang merasa didiskriminasi karena tidak bisa mencari nafkah. Hal ini terungkap saat reses M Machmud di Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya Barat. Salah seorang warga yang juga PKL merasa didiskriminasi karena Satpol PP yang melakukan penertiban, justru ikut mendirikan tenda di atas saluran. “PKL dilarang berjualan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menerima keluhan dari seorang warga kurang mampu terkait denda listrik yang mencapai sekitar Rp1,2 juta. Warga Warugunung tersebut merupakan pelanggan listrik dengan daya 450 VA. Menurut Yona, persoalan bermula ketika MCB listrik milik warga dicabut oleh PLN. Warga kemudian diminta datang ke PLN untuk mendapatkan penjelasan terkait
Fraksi PKS meminta RAPBD Surabaya 2027 disusun berbasis data dan bukti, memperkuat akuntabilitas pinjaman daerah, mengoptimalkan PAD, serta memastikan belanja berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati. Ia menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa Pemkot Surabaya tidak akan menghentikan program pelayanan dasar masyarakat meski menghadapi keterbatasan fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Hal itu disampaikan Eri usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota
Komisi A DPRD Kota Surabaya memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) terkait aduan sengketa lahan milik Pujiono Sutikno di Kelurahan Kalisari. Aduan tersebut mencakup tiga persil lahan letter C Nomor 700 dengan total luas mencapai 7.280 meter persegi. “Hari ini kita memfasilitasi rapat dengar pendapat menindaklanjuti aduan warga terkait dengan aduan dari Bapak Pujiono Sutikno,” ujar
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan jumlah penduduk Surabaya dalam pembaruan terbaru berada di kisaran 3 juta jiwa. Komisi A, kata dia, akan memanggil Dispendukcapil guna memastikan kestabilan data tersebut sebagai salah satu dasar mengkaji peluang penambahan kursi DPRD pada Pemilu mendatang. “Agenda terdekat memang kami akan memanggil Dispendukcapil. Update jumlah penduduk
Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung serta para mahasiswa magang diwacanakan masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya Abdul Malik mengatakan, pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Selain memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga
