Sejumlah mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) penerima beasiswa dari pemkot mendatangi Komisi D DPRD Surabaya. Mereka menyampaikan keluhan soal ketidakjelasan skema pembayaran UKT tahun ini. Para mahasiswa ini merasa terbebani dengan adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa membayar selisih biaya pendidikan secara mandiri. Mereka menyampaikan bahwa penerima lama yang seharusnya mendapatkan

Dapur SPPG di Raya Kapasan nomor 35 Surabaya masih jadi rumah dengan 20 penghuni. Komisi D DPRD Surabaya membuka hearing demi solusi dapur MBG tersebut bisa segera beroperasi. Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah dapur umum sentral yang menjadi jantung dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Dapur ini bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan

‘Sekitar 4 bulan lalu anak-anak saya diambil UPTD PPA dan ditaruh di tempat yang dirahasiakan…’ Petikan surat yang ditulis Desy Okta Wilijanti. Komisi D DPRD Surabaya menerima permintaan Desy Okta Wilijanti seorang ibu pengidap kelainan jiwa warga Simorukun yang ingin mengambil kembali hak asuh atas anak-anaknya. Namun, kondisi kesehatan dan ekonomi ibu tersebut masih sangat

Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar hearing sengketa lahan milik Mansyur Cipto warga Karang Poh. Lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut secara sepihak dimasukkan ke dalam daftar aset SIMBADA Pemkot Surabaya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini digelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum dan Kerjasama

Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, hingga tahap final pendataan masih terdapat 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori tidak ditemukan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak Yebe menjelaskan, kategori tersebut bukan semata-mata karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi kondisi

Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait polemik warga Apartemen Bale Hinggil dengan pengelola. Selama sembilan bulan terakhir warga tidak mendapat hak fasilitas air dan listrik. Ketua Komisi A mengatakan, tindakan warga yang terus memperjuangkan hak listrik dan air tidak bisa dipandang sebagai tindakan berlebihan. Justru, itu masih dalam batas kewajaran sebagai bentuk

Meski telah diberi perpanjangan waktu, renovasi Puskesmas Manukan Kulon tetap mangkrak. Kontraktor diputus. Ternyata selama pembangunan, jumlah pasien rawat inap menurun drastis. Kenyataan ini terungkap saat rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya. Anggota Komisi D Imam Syafi’i menanyakan kebenaran tersebut. “Pasien rawat inap saja berkurang karena adanya proses pembangunan ini. Kita ingin tahu

Ratusan jagal menggelar aksi demo dengan membawa ternak sapi ke halaman DPRD Surabaya, Senin (12/7/2026). Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menilai akar persoalan muncul akibat minimnya dialog komprehensif antara pengelola RPH dengan para mitra jagal. Arif Fathoni menyebut sejak awal pengelola RPH belum membuka ruang komunikasi yang sehat sebelum kebijakan relokasi ke RPH Tambak Osowilangun