Forum Wartawan (Forwan) Surabaya menyalurkan bantuan sosial kepada Panti Werda Hargodadali, Surabaya, Rabu (4/3/2026). Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000 dan 60 Kg beras. Dalam kesempatan tersebut, Forum Wartawan Surabaya juga menyalurkan paket biskuit serta barang kebutuhan panti lainnya senilai Rp 2.000.000 Bantuan tersebut diserahkan kepada pengelola panti untuk mendukung kebutuhan operasional serta
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyinggung kejelasan dasar hukum pelebaran 18,6 meter Sungai Kalianak. Yona juga meminta pemkot menunda penandaan bangunan warga terdampak rencana pelebaran Sungai Kalianak tahap II. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama warga Morokrembangan yang mempertanyakan kejelasan dasar hukum pelebaran hingga 18,6 meter. “Saya minta sebaiknya pihak
Ketua Aliansi Warga Terdampak Normalisasi Sungai Kalianak, Sumariono mengatakan keberatan terhadap rencana pelebaran sungai hingga 18,6 meter. Hal ini disampaikan Sumariono saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (2/3/2026). Sumariono menyebut, berdasarkan surat dari BKAD dan Dinas Perikanan, lebar sungai mengarah pada 8 meter. Ia juga mengaku memiliki surat dari BBWS Brantas
Usai ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Kebun Binatang Surabaya digadang-gadang bisa meluaskan ekspansi bisnis ke luar Kota Pahlawan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus Raperda Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Yuga Pratisabda Widyawasta. “Mereka ini kan sudah perumda, jadi perizinannya lebih luas, mau bentuk kerjasama dengan Mojokerto, bikin KBS di Mojokerto sebagai pengelola
Setelah dibahas hingga kurang lebih satu tahun, Raperda Hunian Layak akhirnya rampung. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin menuturkan bahwa satu pasal bisa dibahas hingga empat jam. “Berbicara rumah hunian layak tidak bisa membahasnya cepat, kita kadang-kadang membahas satu pasal itu bisa 3-4 jam,” tutur Saifuddin yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (3/2/2026). Legislator Partai
Seorang balita berinisial KRN (4) diduga menjadi korban pemukulan dan disundut rokok di kamar kos kawasan Bangkingan, Lakarsantri Surabaya. Fraksi PDIP DPRD Surabaya datang dan memastikan korban mendapat perlindungan hukum dan pemulihan psikologis secara menyeluruh pada Selasa (24/2/2026). Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono mengatakan insiden ini memicu desakan kuat agar Surabaya benar-benar mengimplementasikan
Manukan Wetan tiba-tiba viral akibat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diduga melakukan pungli dengan meminta Tunjangan Hari Raya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya meminta seluruh LPMK dievaluasi dan jaga etika. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko segera menghubungi pihak Camat dan Lurah setempat. Yona menegaskan persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak
DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam rapat Paripurna Senin (23/2/2026). “Kami berharap dengan disahkannya Raperda ini, kinerja Perumda Kebun Binatang Surabaya makin moncer di masa mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dengan perubahan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme reaktivasi BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dianggap penting supaya masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi D bersama BPJS Kesehatan Surabaya pada Kamis (19/02/2026). Legislator PDIP tersebut menilai, koordinasi antar instansi
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan fakta bahwa mayoritas RT dan RW belum memahami secara utuh program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inilah yang menjadi kendala ratusan ribu KK belum terverifikasi. Dalam konferensi pers di eks Humas Pemkot Surabaya, Yona mendorong pemkot membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh Ketua RT dan
