Sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Bulak (RT 05/RW 06) terancam kehilangan hak atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Imbas dari konflik kepemilikan ini, pembangunan infrastruktur lingkungan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota setempat pun dilaporkan mandek total. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan bahwa
Status Surabaya sebagai Kota Layak Anak tercoreng hebat setelah mencuatnya kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Gion Spa and Pub, ruko HR Muhammad Square. Tempat hiburan tersebut kedapatan mempekerjakan dua anak di bawah umur asal Lampung, berinisial R (14) dan AA (15), dalam praktik prostitusi terselubung bermodus layanan pijat. Merespons tragedi tersebut, Komisi
Kasus pengeroyokan yang menewaskan Thomas Julius Kristianto, siswa SMAN 11 Surabaya, memantik reaksi keras dari jajaran legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Polrestabes Surabaya yang bergerak cepat menangkap para tersangka. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap tuntas kasus ini dengan
Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya untuk mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah menyampaikan
Proyek pembangunan lapangan padel di kawasan Golden City (Goci) Mall terancam dihentikan. Hal ini disebabkan, muncul dugaan 80 persen lahan yang digunakan masuk dalam aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Surabaya, pada Kamis (04/06/2026) berlangsung cukup panas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) disebut telah melakukan plotting
Komisi D DPRD Surabaya menyinggung sistem digitalisasi layanan publik pemerintah kota. Untuk mendaftar SMK Negeri melalui jalur afirmasi, anak dari keluarga miskin masih harus datang ke kantor Dinas Sosial mengurus Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dan surat keterangan desil. Pemandangan itu disaksikan langsung Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, saat berada di Kantor Dinas
DPRD Surabaya menyatakan siap memperjuangkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pahlawan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disuarakan Koalisi Disabilitas Surabaya dan membuka peluang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas apabila diusulkan secara resmi. “Kalau itu didorong menjadi Perda
Pelayanan publik yang baik tidak selalu diukur dari seberapa cepat sebuah persoalan diselesaikan. Bagi masyarakat, perhatian dan komunikasi yang baik dari aparatur pemerintah sering kali menjadi hal yang sama pentingnya. Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran,
Viral foto pocong yang mencuat di media sosial dan meresahkan warga Surabaya diyakini sebagai informasi hoaks hasil rekayasa digital menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai kasus tersebut menjadi peringatan penting mengenai masih rendahnya literasi digital masyarakat. Dia mengatakan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan
Dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak cukup hanya diukur dari megahnya infrastruktur. Menurutnya, pendidikan, kesehatan, dan rumah layak huni harus tetap menjadi prioritas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh warga. Pernyataan ini disampaikan legislator PDIP usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733
