Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 kini tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk memastikan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar. Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menyampaikan, secara umum skema SPMB tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Namun, terdapat penyesuaian pada jalur prestasi
Pasar tradisional bukan sekadar tempat. Ia memiliki makna mendalam dan krusial bagi kota modern dengan perannya sebagai elemen penyeimbang di tengah pesatnya pembangunan fisik dan digital. Meski pasar modern menawarkan efisiensi, pasar tradisional tetap menjadi fondasi penting. Tak hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menyediakan akses bagi pedagang kecil menengah dan tempat transaksi jual-beli
Kendala utama pengembangan kawasan wisata di wilayah Pakal, Surabaya Barat menjadi perhatian. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Agus Mashuri menuturkan, kawasan hutan kota Pakal hingga wisata off-road perlu ditunjang dengan akses jalan memadai menuju wisata. Agus menegaskan bahwa potensi kawasan wisata di wilayah Pakal, Surabaya Barat masih harus dikembangkan. Buruknya akses menuju lokasi menjadi kendala
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin turun ke lapangan dan menyampaikan temuannya melalui media sosial. Menurutnya, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperkuat fungsi pengawasan agar pelayanan publik tidak bergantung pada kontrol langsung wali kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme
Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari masyarakat setempat. Legislator DPRD mengingatkan agar sistem birokrasi harus sesuai prosedur. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang
Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat turun langsung bersama Camat Genteng memantau penertiban parkir. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis malam (09/07/2026) tersebut menyasar kawasan pusat keramaian di Kecamatan Genteng. Dengan menggunakan
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di
Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk diketahui, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya senilai Rp516,896 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Menurut
Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ajeng Wira Wati menyoroti penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memberi catatan penting terkait Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp 10, 63 triliun atau 91,66% dari target yang
