Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin turun ke lapangan dan menyampaikan temuannya melalui media sosial. Menurutnya, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperkuat fungsi pengawasan agar pelayanan publik tidak bergantung pada kontrol langsung wali kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme
Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari masyarakat setempat. Legislator DPRD mengingatkan agar sistem birokrasi harus sesuai prosedur. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang
Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat turun langsung bersama Camat Genteng memantau penertiban parkir. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis malam (09/07/2026) tersebut menyasar kawasan pusat keramaian di Kecamatan Genteng. Dengan menggunakan
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di
Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk diketahui, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya senilai Rp516,896 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Menurut
Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ajeng Wira Wati menyoroti penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati memberi catatan penting terkait Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp 10, 63 triliun atau 91,66% dari target yang
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Perternakan dan Kesehatan Hewan yang diketuai oleh Johari Mustawan. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Pansus dalam mengawal dan memperjuangkan pasal-pasal strategis terkait implementasi jaminan produk halal ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Produk Pangan Asal
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 mencapai Rp 10,634 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 10,550 triliun. Dari komposisi tersebut, ditambah pembiayaan neto, Pemerintah Kota Surabaya membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 516,896 miliar. Pernyataan tersebut diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat Paripurna di lantai
Sebuah dokumen berisi daftar pungutan kepada warga viral di media sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan RT dan RW di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Yona meminta Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi memeriksa
