Setelah dilantik menjadi anggota DPRD periode 2024-2029, Johari Mustawan ingin pembangunan di bidang kesehatan menjadi dasar dalam membangun masyarakat Kota Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini yakin, 3 sektor dalam masyarakat yakni pendidikan, ekonomi dan kesehatan merupakan komponen utama dalam membangun masyarakat.
“Bila pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat terpenuhi, maka insha Allah akan makmur warga Kota Surabaya. Harapannya pendapatan warga tidak ada yang di bawah UMK,” kata Johari Mustawan, Senin (3/3/2025).
Terlebih lagi, pria yang mengenyam pendidikan Sarjana Food Technology di IPB ini menyambut baik program Presiden Republik Indonesia terkait makanan bergizi gratis (MBG). Ia pun memberikan catatan supaya program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
MBG menurut Johari perlu dibuat sistem. Sistem ini yang akan mengatur siapa sasaran MBG.
“Jadi berdasarkan umur, gender dan berdasarkan aktivitas,” tutur pria kelahiran Sukabumi tahun 1979.
MBG untuk anak TK (Taman Kanak-kanak) akan berbeda dengan MBG untuk anak SMP dan SMA. Anak TK dan SD biasanya butuh sekitar 400-500 kilo kalori sekali makan. Anak SMP butuh 600 kilo kalori sekali makan. Untuk gender laki-laki dan perempuan juga berbeda kebutuhan kilo kalori makannya.
“Kemudian juga terkait pengadaan alat masak, personel yang ahli dalam bidang higien sanitasi dalam bidang makanan. Juga terkait tempat penyajian makanan,” tutur Johari.
Johari yang pernah menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya ini juga mengingatkan pentingnya proses pengiriman makanan dari penyedia makanan ke sekolah.
“Kemudian dipikirkan landingnya. Kendaraan untuk sampai ke sekolah itu seperti apa. Jangan sampai dibawa menggunakan tempat makanan yang tidak food grade,” tutur pria yang berpengalaman sebagai Komisaris dan Direksi pada perusahaan bidang perumahsakitan selama lebih dari 20 tahun.
MBG, lanjut Johari, sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan kantin sekolah. Dengan catatan, kantin sekolah ini dilakukan sertifikasi.
“Kalaupun mau dilakukan sendiri oleh Badan Gizi Nasional, itu perlu dipikirkan modal transportasinya,” pungkas pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya. (Nor)
Leave feedback about this