Bincang santai dengan Arif Fathoni, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Mengenal kader dari Parta Golkar yang sering disapa dengan “Mas Toni” ini.

Ngobrol santai bersama dengan dr. AKMARAWITA KADIR, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya tentang raperda untuk menekan angka kemiskinan di Surabaya. Apa yang menjadi tujuan raperda itu. Simak bincang-bincangnya di podcast Aspirasi ini.

Apakah Generasi Z sudah tidak berminat lagi di politik? Dan benarkah kalau kita golput itu berarti kita ikut merugikan negara secara finansial? Ikuti ulasannya di obrolan santai ini bersama dengan Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Surabaya.

Ngobrol santai bersama dengan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono, yang juga Ketua Fraksi PSI, tentang bagaimana menerapkan pendidikan bagi generasi Z ini. Tentunya sangat berbeda jauh dengan generasi-generasi 80-90 an. Ikuti sampai habis video nya, bro Tjujuk juga bercerita sedikit tentang masa kecilnya yang mungkin membuat kita tercengang.

Ngobrol santai bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, membahas tentang hadirnya Feeder sebagai moda transportasi umum baru di Surabaya. Apakah ini menjadi solusi untuk kemacetan di Surabaya? ikuti obrolannya sampai habis….

Ngobrol santai bersama ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, tentang revisi perda yang mengatur perlindungan anak. Apa sih yang melatari perlu adanya revisi perda ini? Bukankah Surabaya setiap tahun selalu mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak? Ikuti sampai habis video podcast ini.

Bincang santai dengan William Wirakusuma, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menganai Bus Listrik di Surabaya.

Bincang santai dengan Sekretaris DPRD Kota Surabaya mengani apa sebetulnya fungsi dari Sekretariat Dewan itu.

Bincang santai dengan Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mengenai potensi wisata di Surabaya pasca pandemi covid-19.

Bincang-bincang dengan anggota DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, Wakil Ketua Komisi D, mengenai kurikulum Merdeka yang digaungkan oleh pemerintah pusat. Benarkah “PR” perlu ditiadakan? Bagaimana Surabaya perlu menyikapinya.