Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat Mochamad Machmud mendukung kebijakan pemkot untuk menutup tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Ramadhan. Meskipun nantinya akan ada yang merasa dirugikan, Machmud ingin warga kota yang terdiri dari berbagai agama ini bisa saling menghormati. “Menurut saya itu cukup bagus ya, dimana tempat hiburan selama ini memang sering menjadi
Penuntasan masalah banjir masih menjadi PR bagi Kota Surabaya. Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, salah satu penyebab genangan adalah fungsi drainase yang belum maksimal. Seperti banyak endapan yang akhirnya menyumbat saluran air. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Sukadar mengatakan, penuntasan titik banjir tidak akan rampung bila fungsi gorong-gorong tidak maksimal. Alasan itulah,
Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga kurang mampu nyatanya masih menyimpan banyak problema. Salah satu pelanggaran yang ditemukan yakni unit rusunawa yang disewakan ke pihak lain secara ilegal. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menilai pengawasan yang lemah menjadi titik masalahnya. Komisi yang membidangi pembangunan kota ini meninta pemantauan ke setiap unit rusunawa lebih
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono menerima banyak laporan bahwa PAUD di Surabaya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu mendapat perhatian serius. Tjutjuk Supariono mendapat banyak laporan bahwa Paud di Surabaya bukan menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. “Negara dengan pendidikan maju
Kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban cukup mengejutkan. Tercatat ada lima kejadian sejak awal tahun. DPRD Surabaya meminta pemkot memperkuat pendekatan dan peningkatan kapasitas keluarga. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir. Menurutnya, akar permasalahan kejadian itu adalah keluarga. “Dalam hal ini DP3APPKB ( dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
Soal Genangan Air Akibat Hujan di Surabaya, Ini Perspektif Dewan Hujan lebat yang mengguyur Kota Pahlawan sejak awal Februari cukup memberikan dampak. Beberapa kawasan Surabaya dilaporkan banjir atau tergenang air. Hal ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati ikut berkomentar. Menurut Aning, Pemkot Surabaya perlu membangun komunikasi dengan
Satpol PP Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol. Sebab, banyak yang masih belum mengantongi izin lengkap. Pihak DPRD Surabaya minta ada komunikasi yang efektif supaya sektor usaha tersebut tidak turun sebab sering dirazia. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Ia mengatakan, razia yang digelar pemkot perlu diturunkan tensinya. Sebab,
Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir non-tunai di sejumlah titik di perkotaan. Kebijakan ini didukung oleh anggota Komisi C yang mengganggap bahwa parkir non-tunai selaras dengan perkembangan zaman dan memperkokoh Kota Pahlawan sebagai smart city. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghani Mukhlas Ni’am menilai Surabaya sudah siap untuk mempraktikkan digitalisasi transaction. “Dengan sistem non-tunai,
Pamflet pengumuman retribusi pengambilan foto dan video Rp 500 ribu per 3 jam telah tertempel di sejumlah dinding di Balai Pemuda. Pamflet tersebut disayangkan berbagai pihak. Selain warga, anggota DPRD Kota Surabaya juga mendesak Pemkot Surabaya mencabut pengumuman tersebut. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Pemuda
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengingatkan kontraktor dan konsultan pengawas melakukan kinerja sesuai perjanjian dengan Pemkot Surabaya. Mulai dari pengawasan, pemasangan papan informasi hingga waktu pengerjaan yang harus benar-benar efektif. Proyek pembangunan box culvert atau drainase guna menampung air yang dialirkan sampai ke laut. Proyek ini harus sesuai dengan spesifikasi dan kontrak yang ada.
