Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni turut mengkritisi kebijakan pemkot yang menempatkan gaji tenaga kontrak dan PPPK tidak melalui BPR Surya Artha Utama (BPR SAU). Arif Fathoni menilai, kebijakan ini dianggap sebagai keengganan Pemkot Surabaya dalam membesarkan BUMD milik pemkot sendiri. Padahal, BPR SAU merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Bahkan, lanjut
DPRD Kota Surabaya menerima kunjungan dari Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Senin (12/10/2024). Kunjungan ini membawa maksud koordinasi, khususnya dengan anggota DPRD Surabaya yang baru dilantik. “Kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai titik-titik rawan korupsi yang perlu dihindari dalam menjalankan tugas dan fungsi
Ketua Fraksi Gerindra Surabaya Ajeng Wira Wati ikut berkomentar soal kekerasan dan bullying pada anak. Ajeng mendorong fungsi satgas teman sebaya di tingkat SD hingga SMP dimaksimalkan untuk tingkatkan kualitas generasi muda. “Kemarin banyak kasus anak, mengenai kekerasan, bullying, juga ada yang bunuh diri. Sebagai persiapan mencapai generasi emas ke depan untuk SD sampai SMP
DPRD Kota Surabaya mendorong Dinas Kesehatan untuk meningkatkan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur. Rumah sakit ini dijadwalkan akan mulai beroperasi pada Oktober 2024. Anggota DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir memberikan beberapa catatan penting sebelum RS itu mulai beroperasi. Akmarawita menjelaskan bahwa pengoperasian rumah sakit harus dilakukan secara bertahap. Juga pengembangan rumah
Komisi A DPRD Kota Surabaya menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah depo kontainer di Jalan Kalianak. Arif Fathoni mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha depo setelah kelar pembahasan APBD perubahan dan APBD murni. “Insha Allah pekan depan kami akan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha depo (kontainer),” kata Arif Fathoni. Sidak ini digelar atas informasi
Rencana revitalisasi area skatepark Kalimas dan Taman Bungkul ditanggapi positif. Menurut dewan, inilah upaya Pemkot Surabaya untuk mendukung fasilitas publik di segmen milenial. Anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029 Abdul Ghoni Mukhlas Niam mengatakan, apa yang dilakukan pemkot ini merupakan dukungan untuk aktivitas anak muda. “Dewan tentu mendukung pemkot yang akan merevitalisasi area skatepark, baik di
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, penetapan perubahan anggaran APBD 2024 telah disepakati. Tahun ini ada peningkatan hingga 500 miliar. Sehingga total APBD 2024 yang disahkan menjadi Rp 11,5 miliar. “Itu tentunya harus dilaksanakan secepatnya oleh Pemkot Surabaya, supaya dilakukan penyerapan secara maksimal dan kemudian berdampak langsung untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kota Surabaya. Jadi
Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong supaya pengurus masjid (mudin dan marbot) mengantongi jaminan asuransi tenaga kerja dari pemkot. Seperti yang sudah dilakukan pemkot kepada para kader KSH. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menganggap pemkot mampu memberikan jaminan kepada para kader KSH juga para RW dan RT. “Ini wujud perhatian besar Walikota Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono mendesak supaya Proyek Strategis Nasional (PSN) Waterfront Land Surabaya dibatalkan. Sebab, pihaknya saat ini belum menerima hasil kajian badan riset dan inovasi nasional (BRIN). Baktiono juga menyebutkan, pembahasan Pansus Rancangan Tata Ruang Wilayah juga RT/RW tidak tercantum proyek strategis nasional juga reklamasi pulau buatan. “Batalkan PSN terserbut. Karena
Sebanyak delapan ketua RW se-Kelurahan Simolawang mengadukan pemblokiran kartu keluarga (KK) ke Fraksi Partai Gerindra di lantai VII Gedung DPRD Surabaya. Ketua RW II Simolawang Agus Zainal Arifin mengatakan, persyaratan pindah data kependudukan saat ini berbelit-belit. Salah satunya harus memiliki surat tanah. Padahal, lanjut dia, Dispenduk seyogyanya mengetahui kondisi kepemilikan tanah di Surabaya ada yang
