Sebuah video viral memperlihatkan oknum Satpol PP Surabaya meminta setoran (pungli) terhadap pedagang kaki lima. Ketua Komisi A DPRD Surabaya menegaskan sanksi berat penting untuk efek jera. Yona Bagus Widyatmoko mengatakan bahwa setiap aparatur negara, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Yona menegaskan, sanksi yang dijatuhkan,
Komisi C DPRD Surabaya akan sidak lapangan untuk memastikan tidak ada praktik pinjam KTP dalam proyek pembangunan yang dikerjakan kontraktor di Kota Pahlawan. Langkah ini guna menjamin para pekerja memang benar ber-KTP Surabaya, sesuai ketentuan pemkot. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menegaskan inspeksi mendadak ini tanpa tanpa pemberitahuan sebelumnya agar kondisi di lapangan
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengimbau seluruh OPD Pemkot Surabaya dan Satgas Kampung Pancasila terus waspada. Bahwa peningkatan mobilitas warga selama libur akhir tahun harus diimbangi dengan kesadaran terhadap risiko bencana. Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini menegaskan, kondisi cuaca yang dinamis menuntut kehati-hatian lebih tinggi dari masyarakat. “Masyarakat perlu memahami
Sebuah video viral, diduga ASN Pemkot Surabaya terlibat judi online saat jam kerja. Ketua Komisi A DPRD Yona Bagus Widyatmoko meminta pemkot tegas memberi sanksi. Menurut Yona, peristiwa itu memicu kekhawatiran publik terhadap kedisiplinan aparatur. “Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas
Kota Pahlawan dinilai perlu metode baru untuk mengantisipasi maraknya prostitusi terselubung. Terlebih, di zaman modern ini, prostitusi pun bergerak melalui aplikasi digital. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi menegaskan bahwa penegakan ketertiban tidak bisa lagi bertumpu pada pola lama. “Surabaya ini sudah smart city, maka keamanannya juga harus mengimbangi dengan pendekatan yang lebih cerdas,”
Kekosongan jabatan strategis terjadi di PDAM Surya Sembada. Jabatan Direktur Utama kini dijalankan oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai kondisi itu menunjukkan ketidaksiapan dan kurang seriusnya penyelenggaraan seleksi direksi BUMD oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurut Yona, posisi Plt di perusahaan daerah sangat terbatas kewenangannya, terutama dalam
Menjelang puncak musim hujan November – Desember 2025, Ketua Komisi A DPRD Surabaya mendorong pemkot menyiagakan mitigasi bencana. Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, kesiapsiagaan tidak boleh hanya bertumpu pada BPBD di tingkat kota, tetapi harus diperkuat sampai kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan. “Anomali cuaca tahun ini membuat pola hujan tidak stabil. Karena itu mitigasi harus
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengungkapkan pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kota Surabaya untuk mencari solusi atas kekurangan tenaga pendidik, mulai dari jenjang SD hingga SMP. “Komisi D tadi menerima audiensi dari forum PPG, dan kita sepakat bahwa Surabaya memang kekurangan guru. Baik di SD,
Praktik prostitusi terselubung di berbagai titik di Kota Pahlawan dinilai mengancam moral generasi muda. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Menurutnya, praktik prostitusi ini dapat mencederai reputasi Surabaya sebagai kota yang pernah berhasil menutup prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. “Kami berulangkali mengingatkan kepada Pemkot Surabaya melalui Satpol PP serta Bapemkesra yang
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengevaluasi bahwa salah satu penyebab genangan adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kebersihan lingkungan Arif Fathoni menilai, persoalan banjir di Surabaya bukan semata persoalan infrastruktur. Politisi Golkar ini mengatakan, masih banyak warga yang sengaja membuang sampah besar seperti kasur dan sofa ke sungai. Padahal, lanjutnya, sudah ada
