Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari masyarakat setempat. Legislator DPRD mengingatkan agar sistem birokrasi harus sesuai prosedur. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat turun langsung bersama Camat Genteng memantau penertiban parkir. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis malam (09/07/2026) tersebut menyasar kawasan pusat keramaian di Kecamatan Genteng. Dengan menggunakan

Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di

Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk diketahui, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya senilai Rp516,896 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Menurut

Sebuah dokumen berisi daftar pungutan kepada warga viral di media sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan RT dan RW di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Yona meminta Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi memeriksa

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN dan pemerintah pusat memperhatikan waktu pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Jawa akibat gangguan teknis yang disebut terjadi di PLTU Paiton. Politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan bahwa pemadaman listrik seharusnya tidak dilakukan pada jam-jam primer atau prime