Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membangun sistem pemutakhiran data yang lebih aktif, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga. Menurut Cahyo, ketika data kependudukan telah menjadi dasar berbagai pelayanan publik, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak warga yang telah memiliki dokumen administrasi

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii menemukan anak dari keluarga dengan ekonomi sulit. Anak tersebut terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, salah satu anak yang ditemukan tersebut tercatat memiliki desil di atas 5. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak masuk kriteria penerima bantuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyoroti tingkat kebocoran air PDAM yang mencapai sekitar 36 persen tiap tahun. Hal ini terungkap dalam pembahasan PAK 2026. “Produksi air PDAM yang mengalir dan terpakai tapi tidak jadi uang itu 36 persen dari produksi,” kata Machmud, Kamis (3/9/2026). Machmud menyebutkan, kehilangan air tersebut dikonversikan dalam nilai

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai persoalan parkir tidak akan selesai hanya dengan menertibkan jukir atau mengejar setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aning, akar persoalan justru berada pada sistem hubungan antara jukir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang belum transparan. Ia menyoroti aplikasi parkir yang saat ini lebih banyak diarahkan

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta pengawasan terhadap proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong diperketat. Alif menegaskan, pengawasan proyek jangan menunggu ada korban. Hal ini disampaikan Alif pasca Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Dalam sidak tersebut, Eri menemukan pengaspalan jalan pascapengerjaan saluran terlambat

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi langkah Bea Cukai dan Pemkot Surabaya memusnahkan 43,248 juta batang rokok ilegal senilai sekitar Rp64,2 miliar. Menurut dia, pemberantasan rokok ilegal perlu dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih dekat ke masyarakat agar peredarannya semakin sulit masuk ke pasar. “Pemusnahan ini menunjukkan kerja bersama antara pemerintah, Bea Cukai