Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, penetapan perubahan anggaran APBD 2024 telah disepakati. Tahun ini ada peningkatan hingga 500 miliar. Sehingga total APBD 2024 yang disahkan menjadi Rp 11,5 miliar. “Itu tentunya harus dilaksanakan secepatnya oleh Pemkot Surabaya, supaya dilakukan penyerapan secara maksimal dan kemudian berdampak langsung untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kota Surabaya. Jadi
Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong supaya pengurus masjid (mudin dan marbot) mengantongi jaminan asuransi tenaga kerja dari pemkot. Seperti yang sudah dilakukan pemkot kepada para kader KSH. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni menganggap pemkot mampu memberikan jaminan kepada para kader KSH juga para RW dan RT. “Ini wujud perhatian besar Walikota Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono mendesak supaya Proyek Strategis Nasional (PSN) Waterfront Land Surabaya dibatalkan. Sebab, pihaknya saat ini belum menerima hasil kajian badan riset dan inovasi nasional (BRIN). Baktiono juga menyebutkan, pembahasan Pansus Rancangan Tata Ruang Wilayah juga RT/RW tidak tercantum proyek strategis nasional juga reklamasi pulau buatan. “Batalkan PSN terserbut. Karena
Ada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya periode 2024-2029 yang resmi dilantik pada Sabtu (24/8/2024). Di momen ini 50 legislator baru telah disumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Dadi Rachmadi. “Sebelum sumpah janji diucapkan, di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir pada hari ini. Yang terpenting
DPRD Kota Surabaya bersama pemkot telah menetapkan APBD murni 2024 senilai Rp 12,3 triliun pada Kamis (15/8/2024). Nilai besar itu bakal difokuskan untuk membangun bidang kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Sidang digelar di ruang utama lantai 3 gedung DPRD Surabaya Jalan Yos Sudarso. Dalam sidang tersebut Walikota Surabaya Eri Cahyadi juga ingin meningkatkan kualitas UMKM.
Fraksi Partai Demokrat-Nasdem Surabaya ikut bersuara terkait penetapan APBD Surabaya 2025 yang dimajukan. Biasanya APBD ditetapkan di tanggal 10 November, tahun ini dimajukan di tanggal 15 Agustus, sebelum pelantikan anggota legislatif baru periode 2024-2029. Juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i menuturkan bahwa pihaknya sepakat bila penetapan APBD 2025 tidak menabrak aturan. Sebab, lanjut Imam, dasar
Setelah terpilih lagi menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029, Josiah Michael menyatakan keinginannya untuk memprioritaskan pembangunan kawasan Surabaya Barat tanpa meninggalkan kawasan lainnya. Politisi dari PSI ini menjelaskan, di dapilnya (Dapil V) Surabaya yang meliputi Kecamatan Karang Pilang, Tandes, Lakarsantri, Benowo, Wiyung, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Pakal dan Sambikerep banyak fasum dan
Baktiono, legislator Surabaya yang sudah 5 periode meraih kursi di DPRD Kota Surabaya mengingatkan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini adalah komitmen pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya. Baktiono menuturkan, saat berkunjung ke salah satu rumah sakit swasta dan menunjukkan kartu BPJS, pihak rumah sakit tersebut menyatakan tidak menerima pelayanan BPJS.
DPRD Kota Surabaya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. Raperda itu kini sudah sah menjadi perda dan akan menjadi acuan dalam tiap kali perumusan RPJMD di Kota Pahlawan. Rapat paripurna yang digelar Kamis (4/7/2024) ini seluruh fraksi menyetujui penyusunan RPJPD tersebut. Hampir semua langsung menyerahkan pandangan
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menemukan oknum jukir yang mematok tarif parkir mobil Rp 35 ribu saat inspeksi mendadak (sidak) di sekitaran Kebun Binatang Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tindakan walikota sudah benar. Sebagai kepala eksekutif pemerintahan, walikota harus memastikan terlaksananya peraturan yang telah ada yakni Perda Parkir Tepi Jalan. Jika ada
